TEMPO.CO, Serang - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan untuk memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Atut diperiksa terkait penyelidikan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Banten tahun anggaran 2010-2012. "Benar, hari ini ada permintaan keterangan Gubernur Banten Atut Chosiyah terkait penyelidikan alkes Banten," kata juru bicara KPK, Johan Budi, dalam pesan singkat pada Selasa, 19 November 2013.
Sementara itu, aktivis Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Selasa, 19 November 2013, akan bertemu Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) di kantor PPATK, Jakarta Pusat.
Jubi cara Mata Banten, Oman Abdurahman, mengatakan kedatangan mereka ke PPATK untuk dialog mengenai aliran dana yang terjadi seputar kasus hukum yang sekarang tengah ditangani KPK, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. "Nanti akan kami sampaikan apa hasil pertemuan dengan PPATK. Ini untuk semakin memperjelas posisi keterlibatan Atut dalam kasus dugaan korupsi di Banten," kata Oman kepada Tempo.
Oman mengatakan, Mata Banten perlu memperkuat analisis mengenai rangkaian kasus hukum yang sekarang sedang terjadi di Banten. Karena itu, data dan keterangan dari PPATK sangat diperlukan. "Kami juga akan memberikan support kepada PPATK agar mereka membantu KPK mengusut kasus korupsi di Banten. Kami percaya PPATK sanggup mengemban amanah," tegas Oman.
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka.
