Di tempat terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan akan memanggil Duta Besar Australia dan Amerika Serikat untuk dimintai klarifikasi terkait dengan isu penyadapan Presiden dan sejumlah menteri. Dewan akan meminta kejelasan hal tersebut. ”Kami gusar dengan penyadapan tersebut. Sebagai negara yang mengaku sahabat, seharusnya tidak melakukan itu,” kata Priyo di Kompleks Parlemen Senanyan, Senin, 18 November 2013.

Priyo menilai DPR belum perlu memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Australia atau memulangkan Duta Besar negara tetangga itu dari Indonesia. Hanya saja, Priyo melihat pemerintah Indonesia tidak mempunyai ketegasan atas kasus penyadapan ini. Dia menilai diplomasi Indonesia terlalu lembek ketika menghadapi negara lain.

Berbeda dengan Priyo, Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, Indonesia perlu menindak tegas pihak Australia. Caranya, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia ini, bisa dengan memutuskan hubungan kerja sama atau mengembalikan Duta Besar Australia ke negara asalnya.

Hasanuddin mengatakan penyadapan Australia dan Amerika terhadap Indonesia adalah bukan hal yang baru. Dia menyayangkan percakapan pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri yang disadap. Bila dibiarkan terus-menerus, Australia akan lebih jauh melakukan penyadapan.

”Bisa jadi Australia membongkar hal yang lain, pemilu misalnya,” ujar Hasanuddin. Dia meminta pemerintah bertindak tegas daripada rakyat yang marah dan bereaksi terhadap penyadapan.

FRANSISCO ROSARIANS dan SUNDARI

• Sebelumnya
• 1
• 2