Seorang warga melintas didepan spanduk caleg yang dipasang ditembok dikawasan Tanah Tinggi, Jakarta, Selasa (24/3). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Yogyakarta -Sejumlah pengelola objek wisata di Gunung Kidul mendesak panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk menindak tegas bagi sejumlah partai politik yang nekat memasang atribut kampanye baik di kawasan atau jalan utama menuju objek wisata.
"Kami menolak kawasan wisata jadi lokasi ajang kampanye dengan adanya atribut. Itu sangat mengganggu visual wisatawan karena mereka berkunjung untuk menikmati alam, bukan atribut partai politik," kata seorang pengelola wisata Gua Pindul Kabupaten Gunung Kidul Budi Hardi kepada Tempo, Ahad 17 November 2013.
Budi yang juga pengurus kelompok wisata Gua Pindul Wirawisata menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh anggota pengelola wisata itu agar menolak tawaran uang atau iming iming dari anggota partai politik atau calon legislatif daerah yang ingin 'membeli' ruang di kawasan objek wisata.
"Selama ini terus berdatangan orang orang yang ingin memasang atribut, memanfaatkan keramaian wisata di Pindul sebagai ajang kampanye pemilu 2014," kata dia.
"Kami minta aneka atribut itu segera dibersihkan. Kami sebagai pengelola ingin netral, tak mau ditunggangi kepentingan politik apapun dan tak menerima sumbangan apapun dari partai politik atau calon legislatif," kata dia.
Gua Pindul sendiri, kata Budi, memang selama ini rawan digunakan sebagai lahan kampanye karena kunjungan wisatawan yang terus membludak setiap tahunnya. Pada hari libur atau akhir pekan, kawasan ini mampu meraup 1000 wisatawan per harinya.
Banyaknya wisatawan ini membuat Pindul dikelola oleh sejumlah pengelola. Saat ini ada enam pengelola wisata dengan masing masing beranggotakan sekitar 30 orang warga setempat khususnya dari kawasan Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul Buchori Iksan menuturkan, objek wisata memang selama ini rawan disalahgunakan sebagai area lokasi kampanye partai politik dan calon legislatif.
"Seperti tak tersentuh pengawasan, tapi kami tegaskan atribut di lokasi wisata adalah pelanggaran," kata Buchori. Selain objek wisata kawasan lain yang rawan untuk ajang kampanye juga seperti sekolah.
Panwaslu menyebutkan, pekan lalu pihaknya mencopot sejumlah atribut kampanye dari partai politik di kawasan wisata seperti Pantai Baron dan Gua Pindul. "Tapi kami tak menyitanya, hanya memindah ke jalan kawasan itu asalkan tidak di pintu masuk karena itu masih diperbolehkan," kata dia.
