TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wahidudin Adams, tak yakin Dewan Perwakilan Rakyat akan menyelesaikan Program Legislasi Nasional 2013. Soalnya, masa sidang DPR tahun ini hanya tersisa satu bulan. “Jelas tidak tercapai, separuh saja mungkin belum,” kata dia saat dihubungi, Rabu, 13 November 2013.
Wahid menjelaskan, DPR memasukkan 75 rancangan undang-undang dalam Prolegnas. Sebanyak 23 RUU di antaranya telah diselesaikan, termasuk 18 RUU pemekaran daerah. Sedangkan 52 RUU sisanya masih dalam proses.
Menurut dia, DPR masih punya satu kali masa sidang lagi pada 18 November-20 Desember 2013. Wahid berharap dalam masa sidang itu ada beberapa RUU yang bakal disahkan. "Mungkin RUU desa, RUU jabatan notaris, dan RUU Pemda, mudah-mudahan selesai," katanya
Lantaran tak yakin selesai tahun ini, Wahid menduga sisa RUU yang belum diketuk akan dimasukkan dalam Prolegnas 2014. Meski demikian, ia tak bisa mendesak DPR untuk menyelesaikan seluruh RUU tersebut.
Alasannya, 2014 nanti anggota DPR yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota parlemen akan makin sibuk untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilihan legislatif. "Mereka harus turun ke daerah agar terpilih kembali," katanya.
NUR ALFIYAH
Berita Terpopuler
Ini Foto Anggita Sari dan Enji Saat Masih Mesra
Anggita Sari: Ibu Enji Istri Kedua Eks Kapolri
Marzuki Alie Ditantang Bersikap Jantan
Keluarga Ayu Ting Ting Sedikit Bicara
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
15 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya