KPK Menyita Rumah Akil Mochtar

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 13 November 2013 18:31 WIB

Rumah Akil Mochtar di Pontianak. dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah milik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Penyitaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di MK dan pencucian uang yang menjerat Akil. "Dilakukan penyitaan terhadap rumah yang diduga milik AM (Akil Mochtar) di Jalan Karya Baru Nomor 20, Pontianak," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Rabu, 13 November 2013. (Baca: Uang Rp 2,7 Miliar Bukti Suap Baru Akil Mochtar)

Menurut Johan, penyitaan tersebut dilakukan setelah penyidik menggeledah kediaman itu sejak pukul 10.00 tadi. Selain itu, penyidik menggeledah rumah di dua lokasi lain yang tercatat sebagai milik orang dekat Akil. (Baca:Inilah Orang yang Diduga Tampung Duit Akil )


Akil ditangkap KPK di rumah dinasnya, di kawasan Widya Candra, Jakarta, 2 Oktober 2013. Ia diduga menerima suap dalam perkara sengketa pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah, yang kini bergulir di MK. Akil juga diduga menerima suap untuk perkara sengketa Pilkada Lebak, Banten. Belakangan, KPK menetapkan Akil sebagai tersangka pencucian uang.

Sejak mencokok Akil, KPK telah menyita berbagai benda milik mantan politikus Golkar tersebut. Di antaranya tiga mobil mewah: Mercy S 350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete, serta duit Rp 2,7 miliar dari rumah dinasnya di kompleks Widya Chandra.

NUR ALFIYAH

Berita lain:
Batman pun Dipenjara di Singapura
Timor Leste Peringati Tragedi Santa Cruz
Para Korban Santa Cruz Terima Subsidi
Soal Perempuan, Mesir Paling Buruk di Negara Arab
Indonesia Tingkatkan Kerja Sama dengan Polandia
Indonesia Kirim Selimut untuk Korban Topan Haiyan
Indonesia Dorong Kerja Sama Konkret Asia-Eropa

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

8 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

22 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya