TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengungkapkan nama-nama anggota Dewan yang menerima suap untuk proyek pembangunan gedung Dewan.
“Dia harus ngomong karena itu lebih jantan dan lebih kesatria bagi Marzuki,” kata Uchok ketika dihubungi Tempo, Rabu, 13 November 2013.
Menurut Uchok, Marzuki tak pantas tutup mulut ihwal nama-nama anggota Dewan yang menerima aliran dana itu. Soalnya, suap-menyuap untuk memenangi proyek telah menjadi tradisi anggota Dewan yang dipimpinnya. Desakan publik agar Marzuki mengungkapkan nama rekan-rekannya yang menerima suap semakin besar. Partai Keadilan Sejahtera ikut meminta Marzuki buka mulut.
Dia menambahkan, proses suap di Dewan saat ini berbeda dengan yang terjadi pada masa Orde Baru. Sebelum reformasi, uang hadiah digelontorkan setelah pengerjaan proyek yang diloloskan Dewan rampung.
Tender proyek pembangunan gedung DPR direncanakan sejak tahun 2008, namun tender pembangunannya dimulai 14 Maret 2011. Pembangunan gedung setinggi 36 itu semula menelan biaya Rp 1,8 triliun, namun belakangan turun menjadi Rp 1,16 triliun. Akibat protes publik, proyek pembangunan dibatalkan.
Meski proyek belum dimulai, sejumlah anggota Dewan kadung menerima duit sogokan dari PT Adhi Karya, salah satu perusahaan yang ingin mendapatkan proyek itu. Suap itu diketahui Marzuki yang ketika itu juga bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Ia mengaku ada dana yang mengalir ke anggota BURT. Meski demikian, hingga kini Marzuki menolak menyebutkan anggota Dewan yang terlibat suap.
NURUL MAHMUDAH
Berita Terpopuler
5 Anak Pejabat yang Berurusan dengan Aparat
Misteri Bungker Kuno di Solo Mulai Terkuak
Adiguna di Rumah Indriani Sebelum Bertemu Flo
Dituding Peras Mandiri, Ini Jawaban Tempo
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya