Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany datangi gedung KPK untuk menjenguk suaminya Tubagus Chaeri Wardana yang ditahan di Rutan KPK, Jakarta, (11/11). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan lembaganya telah meminta keterangan dari 16 orang terkait penyelidikan kasus proyek pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten. "Orang-orang itu ada dari swasta, Dinas Kesehatan Banten dan Tangerang Selatan, serta kepala dinas dan pegawai yang berkaitan," kata dia di kantornya, Senin, 11 November 2013.
Menurut Johan, penyelidikan kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang sedang disidik KPK, yaitu kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa pemilihan umum kepala daerah Lebak, Banten dengan tersangka Chaeri Wardana alias Wawan, politikus Golongan Karya Chairun Nisa, dan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
"Kami bergerak berdasarkan informasi dari masyarakat," kata Johan. Sebelumnya, KPK menyatakan akan memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai kepala daerah," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain kemarin.
Ia menjelaskan, secara administrasi, orang pertama yang akan dimintai keterangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen. Setelah itu, KPK akan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Wali Kota sebagai Pengguna Anggaran.
Sejak Oktober lalu, KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan tahun 2010-2012. Lembaga ini sudah menggeledah kantor Dinas Kesehatan Tangerang Selatan dan meminta keterangan Kepala Dinas Kesehatan Dadang M. Epid.
Badan Pemeriksa Keuangan juga telah melaporkan indikasi penyimpangan Rp 12,3 miliar pada tiga proyek di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan tahun 2012. Penelusuran Tempo menemukan dugaan penggelembungan harga pada pengadaan alat kesehatan di RSU Tangerang Selatan dan sejumlah puskesmas. Misalnya, pengadaan enam unit alat ultrasonografi 2 dimensi dan ventilator di ruang intensive care unit.
Selain melipatgandakan harga, Dinas Kesehatan membeli alat buatan Cina yang harganya jauh lebih murah. "Contohnya meja operasi, lampu operasi, dan mesin anestesi," kata sumber Tempo. Akibat penggelembungan harga ini, sejumlah alat kesehatan di RSU Tangerang yang baru dibeli pada 2012 sudah rusak.
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang menyeret mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, sebagai terdakwa menegaskan adanya praktek politisasi birokrasi yang amat serius. Dalam sidang terungkap berbagai kesaksian bagaimana Atut dan keluarganya mampu mengatur birokrasi agar loyal dan tunduk kepada perintah mereka.
