Presiden Pilih Eks Deputi KPK sebagai Bos Penjara  

Reporter

Editor

Anton William

Jumat, 8 November 2013 15:40 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih mantan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Handoyo Sudrajat, sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Presiden merestui Pak Handoyo Sudrajat untuk memimpin," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin dalam jumpa pers di kantornya, Jumat, 8 November 2013.

Menteri Amir mengatakan, keputusan Presiden ini telah dikeluarkan pada 4 November lalu. Handoyo ditunjuk sebagai pengganti Mochamad Sueb yang mengambil cuti panjang lantaran sakit. Pelantikan Handoyo, tambah Amir, dilakukan Selasa mendatang.

Handoyo mendapatkan posisi Direktur Jenderal Pemasyarakatan setelah mengikuti proses lelang jabatan. Pria kelahiran Magelang 57 tahun lalu itu bersaing dengan 16 pendaftar lainnya.

Dari hasil seleksi terakhir, panitia seleksi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum Denny Indrayana meloloskan dua nama, yakni Handoyo Sudrajat dan Ambeg Paramartha, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penyaringan tersebut kemudian dikirim ke Presiden untuk dipilih.

NUR ALFIYAH

Terpopuler
Miss Jinjing: Atut Pakai Tas Hermes, Sudah Pas!
Miss Jinjing: Atut Marah, Tempo Salah Tulis Harga
Ahok: Demo Buruh Jangan ke Saya, Presiden Dong!
Dipecat, Hakim Vica Menenangkan Diri

Berita terkait

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

2 hari lalu

Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mencopot jabatan Kepala Rutan Sukadana Azis Gunawan buntut narapidana kabur

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

11 hari lalu

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

15 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

15 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

17 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

18 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

18 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

19 hari lalu

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.

Baca Selengkapnya

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

38 hari lalu

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

Berikut syarat kunjungi bagi narapidana, termasuk tahanan KPK. Ketahui pula hak dan kewajiban napi.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

38 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya