Anggota DPR Bilang Wajar TKI Tak Dapat Makan  

Jumat, 8 November 2013 15:13 WIB

Sejumlah TKI over stayer yang ditahan di penjara Syumaisi, Jeddah. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR Poempida Hidayatullah menganggap wajar kalau ribuan TKI yang dikarantina di Penjara Imigrasi Sumayshi tak diberi makan. Menurut dia, pemerintah Arab Saudi menganggap ribuan TKI itu sebagai pelaku kriminal dan perlakuan seperti yang pernah diberikan hingga menyebabkan satu TKI meninggal belum lama ini dianggap lumrah.

"Kalau dideportasi risikonya begitu," kata Poempida di kompleks gedung DPR, Jumat, 8 November 2013. Kendati menyebut wajar, Poempida menganggap Arab Saudi sudah melanggar batas kemanusiaan. "Tahanan pun tetap harus diberi makan dan dirawat," kata politikus Partai Golkar itu menambahkan.

Pemerintah Arab Saudi menangkapi TKI yang overstay, melebihi batas waktu pengurusan amnesti. Total sekitar 80 ribu TKI ditahan di Penjara Imigrasi Sumayshi, 45 km dari Jeddah, Arab Saudi.

Mereka sempat tak mendapat suplai makanan sehingga Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah harus menyediakan makanan dan minuman. Itu pun akhirnya tak cukup juga. Seorang TKI dari Sukabumi, Didin Zaenudin, 61 tahun, lalu diketahui meninggal.

Poempida menyayangkan sikap pemerintah Arab Saudi yang tidak memenuhi kebutuhan TKI di Sumayshi padahal negeri itu sangat kaya. Ia juga menyayangkan sikap Kementerian Luar Negeri yang dia anggap terlalu pelit dalam mengalokasikan anggaran untuk mengurus TKI overstay di Arab.

Namun ketika ditanya apa langkah Komisi Ketenagakerjaan DPR dalam menyikapi TKI overstay di Arab, Poempida mengakui dia dan rekan-rekannya di Komisi hanya bisa menekan pemerintah Indonesia. DPR pun disebut sulit menengok kondisi TKI di Arab secara langsung karena tak ada anggaran pengawasan TKI ke luar negeri.

"Yang boleh ke luar negeri untuk pengawasan cuma Komisi Luar Negeri," kata politikus Partai Golkar itu.

KHAIRUL ANAM


Terpopuler

Miss Jinjing: Atut Pakai Tas Hermes, Sudah Pas!
Miss Jinjing: Atut Marah, Tempo Salah Tulis Harga
Ahok: Demo Buruh Jangan ke Saya, Presiden Dong!
Dipecat, Hakim Vica Menenangkan Diri




Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya