TEMPO Interaktif, Jakarta: Jatuhnya putusan kasasi Sudjiono Timan, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), membuat Kejaksaan Agung membuka kembali kasus korupsi ratusan miliar itu. Pengusaha terkenal Prajogo Pangestu dan direksi BPUI yang diduga ikut terlibat akan segera diperiksa untuk kemudian berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. "Sudah saya perintahkan untuk memeriksa tersangka lainnya begitu Mahkamah Agung memutuskan Sudjiono Timan bersalah," kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Sudhono Iswahyudi kepada Tempo tadi malam.Sudhono menjelaskan, penyidikan kasus ini memang sempat tertunda akibat keluarnya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 25 November 2002. Majelis hakim yang diketuai I.D.G. Putra Jadnya melepaskan Sudjiono Timan dari tuntutan hukum. Saat itu majelis berpendapat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa tidak termasuk wilayah pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, melainkan hukum perdata. Namun, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dibatalkan Mahkamah Agung lewat putusan kasasi pada 3 Desember 2004. Majelis hakim kasasi yang diketuai Bagir Manan menyatakan, Sudjiono terbukti bersalah melakukan korupsi bersama beberapa rekannya. Dia dihukum 15 tahun penjara serta harus membayar uang pengganti US$ 98 juta atau Rp 369 miliar. Namun, eksekutor tak berhasil menemukannya. Kejaksaan lalu menetapkan Yujin, panggilan akrabnya, sebagai buron. Menurut Muhammad Assegaf, pengacara Sudjiono, tidak adil jika kasus itu hanya memeriksa dan mengadili kliennya. Mestinya, menurut dia, kliennya itu tidak bersalah dalam kasus ini. Dalam dakwaan, ujar dia, disebut keterlibatan direksi BPUI dan beberapa pengusaha. "Namun, penyidikan terhadap mereka tidak dilakukan," ujarnya. Prajogo adalah satu dari beberapa nama yang diduga ikut terlibat dalam berkas dakwaan jaksa terhadap Sudjiono. Nama lain dalam berkas dakwaan yang sama adalah Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman, Agus Anwar, dan Roberto V. Ongpin.Keterlibatan Prajogo, berdasarkan berkas dakwaan jaksa, berawal dari tawaran bisnis Sudjiono pada 1995 berupa investasi pembelian saham-saham perusahaan di luar negeri. Prajogo ditawari membeli saham perusahaan PhilCom di Filipina. Keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan jual saham perusahaan ini, menurut berkas, kemudian mereka bagi-bagi. Prajogo pun tergiur dengan tawaran itu. Apalagi dia mengenal Sudjiono berpengalaman dalam bisnis transaksi saham. Mereka pun lalu menggandeng Roberto V. Ongpin, menteri pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos, untuk mencari informasi tentang investasi saham-saham di negeri jiran itu."Prajogo menyerahkan kepada terdakwa Sudjiono untuk mengatur pembiayaannya dari PT BPUI, mengurus sarana dan perusahaan yang akan digunakan, serta melaksanakan pembelian saham," kata jaksa dalam dakwaan.Sudjiono dengan dibantu direksi BPUI, yakni Hadi Rusli, Hario Suprobo, dan Witjaksono Abadiman, kemudian membentuk perusahaan bernama Festival Company Incorporated yang berkedudukan di British Virgin Island. Pilihan jatuh ke negara ini untuk menghindari pembayaran pajak ke pemerintah Indonesia.Dana PT BPUI--badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia--lalu mengalir ke Festival Company Incorporated untuk kepentingan Prajogo. Jumlah dana BPUI yang ditransfer beberapa kali ke rekening Festival Company Incorporated mencapai US$ 79 juta. Prajogo sendiri menanamkan jaminannya sebesar US$ 1 juta. Namun, saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997-1999, harga saham anjlok dan dana BPUI yang diinvestasikan sulit ditarik. Akibatnya, jaksa menaksir, negara dirugikan sekitar Rp 364 miliar. Pengacara Denny Kailimang menolak menanggapi pemeriksaan kembali keterlibatan Prajogo. "Saya tidak bisa berkomentar," katanya. Denny, yang hingga Oktober lalu masih mewakili Prajogo, kini mengaku belum ditunjuk kembali sebagai pengacara pengusaha tersebut. Sementara itu, pihak Prajogo belum bisa dihubungi. l maria rita