TEMPO.CO , Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohamad Jumhur Hidayat mengatakan masih ada sekitar 73.656 warga Indonesia yang belum mendapatkan dokumen, baik ketenagakerjaan maupun izinpulang. Padahal masa amnesti dari Arab Saudi bagi TKI sudah berakhir sejak Ahad, 3 November 2013.
“Dengan berakhirnya masa amnesti, pemerintah Saudi akan merazia,” kata Jumhur. “Namun razia tersebut tidak dilakukan ke rumah-rumah."
Jumhur mengaku sudah mendapatkan informasi dari pemerintah Saudi mengenai rencana razia itu. Razia, kata dia, akan meliputi tempat-tempat usaha, seperti restoran, tempat cukur rambut, apotek, keamanan, sopir, dan kios-kios dagang lainnya.
WNI yang terkena razia akan dikumpulkan di tempat tahanan imigrasi yang dapat menampung 50 ribu orang. Dari tahanan imigrasi, Jumhur mengatakan, secara bertahap akan dideportasi ke negara asal, termasuk Indonesia. “Saat ini ada enam petugas dari Konsul Jenderal RI di Riyadh yang telah ditempatkan di tahanan imigrasi setempat untuk membantu proses verifikasi dan klarifikasi dengan petugas imigrasi Saudi," ujar Jumhur.
Sehubungan dengan perkembangan di Saudi, Kedutaan Indonesia di Riyadh maupun Konsul Jenderal di Riyadh telah mengimbau WNI agar tidak ke luar rumah sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. “Dari pantauan di lapangan, tidak terlihat pengumpulan massa secara masif di konsulat atau dengan kata lain pengurusan dokumen di konsulat masih berjalan wajar seperti biasanya," tutur Jumhur.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi telah memberlakukan kebijakan amnesti/pemutihan bagi seluruh warga negara asing di Arab Saudi yang tidak memiliki izin tinggal. Kebijakan itu berlaku mulai pekan kedua Mei 2013 hingga 3 Juli 2013. Namun kebijakan diperpanjang hingga 3 November 2013. Pemberlakuan kebijakan ini didasari oleh banyaknya TKI yang melebihi izin tinggal.
