TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Police Watch (IPW) meminta kepolisian menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dalam memilih Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Hal ini diklaim penting dan tepat untuk menghindari konflik internal sejumlah kelompok yang ingin menggadang calonnya sendiri.

"Tingginya konflik kepentingan membuat posisi pimpinan tertinggi reserse ini terkatung-katung dan terlalu lama terbiarkan kosong," kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, Ahad, 3 November 2013.

Menurut Neta, IPW pernah mencatat janji Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Oegroseno, yang mengungkapkan penetapan Kabareskrim terjadi Selasa pekan lalu. Akan tetapi, hingga saat ini, jabatan tersebut masih kosong sejak ditinggalkan Komjen Sutarman, yang dilantik sebagai Kapolri.

Uji kelayakan dan kepatutan, menurut Neta, dapat menemukan Kabareskrim yang lebih profesional dan mumpuni. Uji tersebut diawali dengan penjaringan oleh Dewan Kebijakan Tinggi sehingga muncul sejumlah nama calon. Sedangkan fit and proper test dilakukan Tim Penilai Akhir yang terdiri dari Wanjakti dan Kapolri.

Meski demikian, permintaan IPW mengambang karena tak jelas uji tersebut dilakukan secara terbuka atau tertutup. Proses yang diklaim akan menghindari pemilihan atas dasar suka atau tidak suka, masih serupa dengan proses pemilihan pejabat tinggi Polri yang memang dilakukan Wanjakti dan Kapolri.

"Pantauan IPW menunjukkan ada tiga kekuatan di elite Polri yang bertarung untuk saling mengegolkan Kabareskrim jagoannya," Neta menjelaskan. Akan tetapi, sekali lagi IPW tak juga memaparkan tiga kekuatan yang dimaksud.

Menurut IPW, nama-nama yang digadang sebagai Kabareskrim baru adalah Komjen Badroddin Haiti, Inspektur Jenderal Anas Yusuf, Irjen Arief Wahyudunadi, Irjen Suhardi Alius, dan Irjen Ronny Sompie. Kelima calon ini merupakan perwira Polri yang cukup berpengalaman dalam bidang reserse.

FRANSISCO ROSARIANS