Ratusan buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Sudirman Kota Tangerang, Banten (30/10). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Muhammad Rusdi memastikan tak akan ada aksi sweeping buruh selama dua hari mogok buruh secara nasional yang berlangsung hingga besok.
"Kami lakukan aksi dengan kesadaran penuh setelah melewati konsolidasi dan berbagai hasil rembuk," kata Rusdi saat dihubungi, Kamis, 31 Oktober 2013.
Menurut Rusdi, aksi mogok nasional direncanakan bakal diikuti sekitar 3 juta buruh di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 2,5 juta buruh yang berkumpul di sejumlah titik. Aksi diikuti oleh buruh yang tergabung dalam lebih dari 30 organisasi buruh dan pekerja.
Rusdi mengatakan, aksi serentak dilakukan di 20 provinsi dan 150 kabupaten dan kota. Aksi terbagi dalam dua bentuk, yaitu unjuk rasa di sejumlah kawasan industri dan kantor pemerintahan serta long march. "Di Jakarta dan sekitarnya, aksi dipusatkan di kantor gubernur, wali kota, dan kawasan Berikat Nusantara."
Secara serentak di berbagai kota, para buruh akan menyuarakan tiga tuntutan utama: menaikkan upah 50 persen, jalankan jaminan kesehatan yang adil dan rata, serta menghapuskan sistem kerja outsourcing. Aksi dilakukan untuk memastikan perusahaan dan Dewan Pengupahan menaikkan gaji buruh minimal setara dengan yang diterapkan di Filipina dan Thailand, yang sudah menggaji buruh Rp 3,2 juta per bulan.
Said mengatakan aksi mogok massal hari ini dan besok sudah dikoordinasikan dengan Kepolisian. Saat ini sejumlah tempat telah dijaga oleh belasan ribu personel polisi yang khusus diterjunkan untuk mengamankan aksi mogok ini. Jumlah polisi mencapai 17.726 yang mengamankan demo hingga Sabtu, 2 November 2013.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
