Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, berjanji terbongkarnya kasus dugaan suap dalam penempatan notaris di kementeriannya justru akan membuat proses rekrutmen notaris ke depan lebih baik. Soalnya, Kementerian sudah menyiapkan sistem rekrutmen online yang bisa diakses secara terbuka oleh publik.
Dengan sistem online ini, seluruh informasi tentang penempatan notaris bisa diakses di situs Internet milik Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. "Nanti akan terlihat berapa formasi yang tersedia, dan penempatannya. Kami jamin transparansi terbuka," kata Denny usai menghadiri acara Dharma Karyadhika, Rabu, 30 Oktober 2013 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Koriel Lilik Haryanto dikabarkan menerima suap di ruangannya pada awal Oktober 2013. Dugaan suap itu diduga untuk mengurus penempatan notaris di Jakarta.
Menurut Denny, pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terlibat suap. "Tapi kita akan lihat dulu hasil pemeriksaan oleh inspektorat jenderal," kata Denny. Kementerian, kata Denny, sudah melaporkan kejadian ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
