TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan kasus penyuapan kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah akut. Padahal, pada 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menggelar sidak di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok. Saat itu, KPK menemukan Rp 500 juta dari laci para pegawai.

Jika sekarang muncul kasus korupsi lagi, kata dia, artinya lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini belum melakukan pembenahan. Sejumlah pejabatnya bisa dianggap tak kapok, bahkan makin berani melakukan korupsi. "Selama ini tidak ada perbaikan di institusi tersebut," kata Emerson kepada Tempo pada Rabu, 30 Oktober 2013.

Polisi telah mencokok Kepala Subdirektorat Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Heru Sulastyono kemarin. Dia diduga menerima suap Rp 11,4 miliar dari seorang pengusaha. Pengusaha yang bernama Yusran Arif, pemilik PT Tanjung jati Utama, itu juga ikut ditangkap.

Menurut Emerson, Heru tidak mungkin melakukan operasinya sendirian. "Pasti ada jaringan yang membuat Heru bertindak Heru menerima suap." Apalagi pemberian suap dengan polis asuransi termasuk modus baru. Dengan begitu, kata dia, transaksi ini lebih sulit ditelusuri. "Pegawai lain yang terlibat juga besar kemungkinan memakai modus ini," katanya.

Untuk mengatasi penyuapan terjadi lagi, Emerson menyarankan agar penegak hukum tak hanya berpuas terhadap pencegahan suap. "Penindakan yang tegas juga harus dilakukan Kepolisian dan KPK." Sebelumnya, mantan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein kerap melaporkan ihwal rekening tambun pegawai Bea-Cukai. Namun sayang, laporan tersebut mandek di penegak hukum. Persoalannya, kata dia, apakah penyidik mau mengungkap ini atau tidak. "Tak ada yang tak bisa disentuh."

Direktur Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto mengatakan modus Yusran menyuap Heru untuk menghindari audit Kantor Bea Cukai. Ia kemudian melakukan buka tutup perusahaaan untuk menghindari audit.

Menurut sumber Tempo, pengusutan kasus ini berawal dari pelaporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening gendut Heru. Selama periode 2009-2012, kata dia, PPATK mencatat transaksi di rekening Heru mencapai Rp 60 miliar, termasuk dari Tanjung Jati Utama. Atas penangkapan tersebut, Tjatur menyatakan apresiasinya. "Saya sampaikan apresiasi kepada polisi yang sudah menindaklanjuti laporan PPATK," kata dia.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Topik Terhangat:
Prabowo Subianto | FPI Geruduk Lurah Susan | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten | Suap Akil Mochtar

Berita Terpopuler:
Taktik Pius Mendekati Prabowo Subianto
Aksi Mengusik Lurah Susan, FPI Beri Contoh Buruk
Mendagri Tak Tahu FPI Mulai Mengusik Lurah Susan
Rekam Jejak Prabowo 24 Tahun Jadi Tentara
Ada Landasan Helikopter di Rumah Mewah Prabowo
Ini Cerita Prabowo Kenapa Trauma pada Pers