Kunjungi 4 Negara, DPR Dinilai Sudah Mati Rasa  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Rabu, 30 Oktober 2013 07:34 WIB

Kunjungan Anggota Komisi I DPR ke Berlin, Jerman. (Youtube)

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kunjungan sejumlah anggota Komisi Komunikasi dan Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat ke empat negara tak ada manfaatnya. Negara yang dituju itu adalah Korea Selatan, Australia, Cina dan Belanda. "Ini memperlihatkan bahwa anggota Dewan hanya mau menghabiskan dana yang sudah dianggarkan," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi, Selasa, 29 Oktober 2013.

Menurut Uchok, selama ini kunjungan kerja ke luar negeri anggota Dewan tak pernah mendatangkan manfaat. Transparansi dan akuntabilitas kunjungan juga tak pernah terbuka kepada publik. Padahal, anggaran untuk berangkat ke luar negeri itu tak pernah sedikit.

Uchok juga menilai kunjungan kerja ke luar negeri hanya menghabiskan anggaran. Kegiatan ini sangat tak efektif untuk memperbaiki produk legislasi yang tengah dibahas. Ketimbang kunjungan kerja, DPR lebih baik mengundang saja pakar atau ahli dari luar negeri bersangkutan yang ingin dimintai penjelasan.

Selain itu, DPR juga bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pertemuan atau menggali informasi tentang suatu hal. "Itu lebih efektif daripada kunjungan kerja yang lebih banyak unsur pelesirnya. DPR sudah hilang rasa berhematnya."

Kunjungan ke empat negara ini, menurut anggota DPR Evita Nursanty, dilakukan untuk mendalami dua isu. Pertama seputar Rancangan Undang-Undang Disiplin Militer yang tengah dibahas. Untuk itu, mereka akan berkunjung ke Belanda dan Cina. "Tujuan ke Belanda karena negara tersebut sudah memiliki Undang-Undang Militer," kata dia.

Sedangkan kunjungan ke Korea Selatan dan Australia untuk mendalami bahan tentang RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia Panja akan berkunjung ke Korea Selatan karena Negera Ginseng itu mempunyai sistem yang sebagian besar akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan TVRI dan RRI. Kunjungan ke Australia juga dengan alasan yang sama.

Meski begitu, Evita mengatakan, tak semua anggota Komisi ikut berkunjung ke luar negeri. Setiap rombongan hanya diikuti panitia kerja dengan kapasitas 10 orang legislator. Kunjungan dilakukan sejak 26 Oktober 2013 hingga 1 November 2013.

IRA GUSLINA SUFA

Topik Terhangat:


Prabowo Subianto | FPI Geruduk Lurah Susan | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten | Suap Akil Mochtar

Berita Terpopuler:
Taktik Pius Mendekati Prabowo Subianto
Aksi Mengusik Lurah Susan, FPI Beri Contoh Buruk
Mendagri Tak Tahu FPI Mulai Mengusik Lurah Susan
Rekam Jejak Prabowo 24 Tahun Jadi Tentara
Ada Landasan Helikopter di Rumah Mewah Prabowo
Ini Cerita Prabowo Kenapa Trauma pada Pers




Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya