Demokrat Minta KPU Fokus Masalah DPT  

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 29 Oktober 2013 04:14 WIB

Ketua DPP Bidang Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati memberikan keterangan mengenai pendaftaran bakal calon anggota DPR RI tahun 2014 - 2019 di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (4/3). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati, meminta Komisi Pemilihan Umum untuk lebih berfokus pada masalah Daftar Pemilih Tetap sampai penetapan, 4 November 2013, nanti. Dia berharap KPU tidak memundurkan kembali jadwal penetapan karena seharusnya penyusunan daftar kali ini lebih mudah dibanding periode sebelumnya.

"Harapannya, KPU sekarang lebih mampu menghasilkan data pemilih yang lebih valid dibanding periode sebelumnya," kata Andi ketika ditemui di acara diskusi bertajuk "Pemilu 2014 dan Masa Depan Kualitas Demokrasi Indonesia", Senin, 28 Oktober 2013. Mantan anggota KPU ini menuturkan komisioner kali ini harusnya terbantu dengan adanya e-KTP.

Andi memberikan saran kepada KPU untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah bila ada masalah dengan data, tak hanya mengandalkan Komisi Pemilihan Daerah Provinsi atau Kota. Dia memberikan solusi, bila warga tidak mempunyai nomor induk kependudukan, maka bisa dimasukkan sebagai pemilih asal sudah menikah.

"Aturan bisa fleksibel asal tidak melanggar undang-undang," kata Andi. Dia menyarankan KPU tak perlu memasukkan warga menjadi pemilih bila tak punya NIK, belum menikah dan bila usianya belum mencukupi.

Selain meminta fokus, Andi meminta Komisi Pemilihan Umum segera mengirimkan kopian calon daftar pemilih tetap. Alasannya, data yang ada di laman KPU mengenai pemilih belum bisa dipakai karena tidak rutin diperbarui.

Komisi Pemilihan Umum akhirnya menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap Nasional hingga 4 November 2013 nanti. Penundaan tersebut terkait permintaan partai-partai politik agar KPU merekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu meminta KPU menyerahkan kopian daftar pemilih agar partai bisa ikut mengawasi.

SUNDARI

Berita Terkait

Ini Agenda Aksi FPI Menolak Lurah Susan

Taktik Pius Mendekati Prabowo Subianto

Aksi Mengusik Lurah Susan, FPI Beri Contoh Buruk

Mendagri Tak Tahu FPI Mulai Mengusik Lurah Susan






Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

57 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya