TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi tak bisa meneruskan rencana mereka memeriksa tersangka korupsi Akil Mochtar di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 25 Oktober 2013. Ketua Majelis Kehormatan, Harjono mengatakan Ketua Mahkamah Konstusi nonaktif itu menolak disidangkan.
"AM menyampaikan alasan bahwa beliau sejak awal meminta agar sidang digelar terbuka namun sebagaimana dijelaskan pemeriksaan terbuka tidak mungkin diadakan," ujar Harjono di KPK.
Alasan kedua, kata Harjono, Akil sudah melayangkan surat pengunduran diri dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu, ia menganganggap dirinya sudah tidak ada keperluan dan tidak ada hubungan lagi dengan Mahkamah. "Sehingga dengan tegas AM tidak bersedia didengar keterangannya," ujar Hardjono.
Bagir Manan, anggota Majelis Kehormatan, tidak mempersoalkan penolakan Akil untuk diperiksa. Menurutnya, Majelis Kehormatan tetap bisa memproses kasus pelanggaran kode etik itu tanpa keterangan Akil. Sebab, persidangan untuk mantan pengacara itu hanya sebatas mengklarifikasi kesaksian maupun fakta yang ditemui Majelis dalam persidangan.
Justru Akil, kata Bagir, yang rugi karena tidak mempergunakan haknya untuk membela diri. "AM melepaskan haknya untuk menggunakan kesempatan ini menjelaskan lebih jauh, kesempatan untuk membela pekerjaan-pekerjaannya selama ini, " kata Bagir.
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
2 jam lalu
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
18 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
1 hari lalu
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
