Setelah Kantor Airin Dibidik, Giliran Kantor Ipar  

Reporter

Jumat, 25 Oktober 2013 05:58 WIB

Gubernur Banten Ratu Atut mengenakan celana jins hitam ketat ketika menghadiri pemeriksaan KPK, Jumat (11/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Banten - Dugaan penyimpangan proyek kesehatan di wilayah Provinsi Banten meluas. Setelah menemukan indikasi penyimpangan Rp 12,3 miliar di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi serupa untuk kantor Dinas Kesehatan Banten tahun anggaran 2012.


Kota Tangerang dipimpin Wali Kota Airin Rachmi Diany. Provinsi Banten dipimpin Gubernur Atut Chosiyah. Atut adalah kakak ipar Airin, yang menikah dengan adik Atut, Chaeri Wardana alias Wawan. Wawan sekarang sedang dibui untuk kasus dugaan suap Pilkada Lebak, salah satu kabupaten di Banten.


BPK setidaknya menemukan tiga indikasi dalam pengadaan alat kesehatan yang mencapai Rp 30 miliar. Ketiga indikasi itu: alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp 5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi (Rp 6,3 miliar); dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik (Rp 18,1 miliar).


Selain itu, BPK menemukan indikasi pada pembangunan gudang farmasi. ”Pekerjaan pembangunan gudang farmasi tak sesuai spesifikasi kontrak dan mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp 251 juta,” demikian isi laporan BPK.


KPK sendiri mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam proyek alat kesehatan tahun 2010-2012. Setelah mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tiga hari yang lalu, KPK kemarin mendatangi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten. ”Tahun anggaran yang diselidiki sama dengan yang di Tangerang Selatan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.


Dari pantauan Tempo di Serang, Banten, tim KPK yang terdiri atas 10 orang memeriksa Dinas Kesehatan Banten di Jalan Syeh Nawawi Albantani. Mereka memasuki ruang Kepala Dinas Kesehatan Banten Djaja Budisuharja. Sekitar pukul 11.10 WIB, tim membawa tiga kardus dan satu boks dokumen.


Adapun Kepala Sub-Direktorat Promosi Kesehatan Agus Takariya mengatakan tim KPK datang mencari berkas. Namun dia tak menyebutkan secara rinci berkas yang dimaksud.


FAIZ NASHRILLAH | TRI SUHARMAN | WASI'UL ULUM | SUKMA



Topik Terhangat
Sultan Mantu | Misteri Bunda Putri | Gatot Tersangka | Suap Akil Mochtar | Dinasti Banten

Berita Terpopuler
Nikita Mirzani Dapat Anugerah 'We Love to Hate'
John Mayer Siap Melamar Katy Perry
Kawin Lari, Kelly Clarkson Tak Undang Ibunya
Tantangan Mike Lewis Jadi Presenter Berita Gosip


Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

23 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya