TEMPO.CO, Bandung- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, aset pemerintah kota Bandung senilai Rp 668 miliar tidak diketahui rimbanya. "Mulai November mendatang, kami akan menelusuri aset yang hilang itu," kata Ridwan usai meneken perjanjian pengelolaan aset daerah bersama Badan Pengelola Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat di gedung BPK, Bandung. Rabu, 23 Oktober 2013.

Dihadapan BPK, Ridwan meneken 38 hal yang menurutnya perlu ditelusuri ulang. Pengusutan itu, kata Ridwan, meliputi aspek pengelolaan barang milik daerah, aspek pengelolaan piutang daerah, aspek persediaan dan hibah atau bansos. Hasil pengusutan Pemerintah Kota Bandung bersama BPK itu, akan diserahkan kepolisan dan kejaksaan.

"Rencananya pengusutan itu akan dilakukan selama setahun. Bersama pengawasan BPK, kita juga akan memperbaiki sistem akuntansi, memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) dan lainnya," kata Ridwan.

Kepala BPK Cornel S Prawiradiningrat mengatakan, dia akan ikut memeriksa, mengidentifikasi dan mengemukakan hasil temuan mereka terhadap pengelolaan aset daerah kota Bandung. "Kota Bandung melakukan perbaikan yang sesuai dengan peraturan BPK, asalkan rokemendasi permasalahan di kota Bandung jelas," kata dia.

Menurut Cornel, tak tercatatnya aset senilai Rp 668 miliar itu diantaranya, , adanya pemindahan kepemilikan yang luput dari pengetahuan Pemerintah Kota dan adanya perluasan wilayah aset Pemerintah Kota.


PERSIANA GALIH