TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum akhirnya menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap Nasional hingga 4 November 2013 nanti. Penundaan tersebut terkait permintaan partai-partai politik agar KPU melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu.
"Kesimpulan terakhir. Kami akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Menyelesaikan hal-hal yang kurang," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat membacakan keputusan rapat pleno terbuka di gedung KPU, Rabu, 23 Oktober 2013.
Adapun rekomendasi Bawaslu yang disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Muhammad, antara lain meminta KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang akan ditetapkan, selambat-lambatnya sampai dengan 4 November 2013.
Dalam melakukan pencermatan data itu, KPU perlu melakukan (a) pencabutan surat nomor 706/KPU/X/2013 dan melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan dengan melibatkan stake holder terkait, seperti Pengawas Pemilu dan Partai Politik.
(b) KPU menyusun list penambahan atau pengurangan nama pada data pemilih beserta alasannya dalam setiap tahapan pemutakhiran data. Dengan demikian pihak terkait mengetahui secara jelas mengapa terjadi pergeseran data.
(c) KPU melakukan penyesuaian Nomor Induk Kependudukan pada data pemilih untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dengan fokus pengisian NIK bagi pemilih yang belum memiliki NIK, dan menyesuaikan data NIK yang masih bermasalah.
(d) KPU memperhatikan data-data temuan Bawaslu, sebagaimana terlampir dalam melakukan pencermatan DPT yang akan ditetapkan.
Atas permintaan ini, Ketua KPU, Husni, mengatakan, "Kalau menyangkut data, kami harus mengadu dengan data ya. Jadi tidak bisa satu data itu tidak seimbang kemudian dilakukan perbandingan." Karena, kata dia, sifat data sangat teknis.
Husni melanjutkan, KPU sendiri sebenarnya sudah berencana melakukan penyandingan data selama dua minggu kemarin. Karena itu, ia memastikan data di Sidalih sudah akurat. Husni mengklaim, kekurangan kelengkapan data di Sidalih hanya mencapai 0,4 persen saja.
Sebelumnya, KPU bakal menetapkan DPT Nasional pada hari ini, 23 Oktober 2013. Untuk memuluskan penetapan data, KPU sudah melakukan rapat-rapat tertutup dengan partai peserta pemilu. KPU juga menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Bawaslu dan Komisi II Selasa malam. Tapi hasilnya nihil. Hari ini, Komisi II dan Bawaslu justru mementahkan rencana penetapan tersebut.
FEBRIANA FIRDAUS
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
6 Maret 2024
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaCatatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSelama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif
18 Februari 2024
Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolitik Makan Siang Jokowi Bersama Capres, SBY Pernah Buka Puasa Bersama Capres-Cawapres Pemilu 2014
1 November 2023
Jokowi mengundang makan siang 3 capres. Langkah yang sebelumnya pernah dilakukan SBY pada 2014, mengundang buka puasa bersama capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi se Jatim Dukung Prabowo Dinilai Hanya Manuver Murahan
7 Agustus 2023
Relawan Jokowi yang mendukung Prabowo di Jatim dianggap tak memiliki jejak rekam mendukung Jokowi di Pemilu 2019.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaPPP Menilai Andika Perkasa Penuhi Kualifikasi Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
27 Juni 2023
Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi alias Awiek menilai kualifikasi diri mantan Panglima TNI Andika Perkasa cocok sebagai ketua pemenangan Ganjar Pranowo
Baca Selengkapnya