TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan warga berjaga-jaga. Ada yang memegang rantai sepeda motor, ada pula yang memegang gir yang ditali, dan ada pula yang memegang potongan kayu broti. Namun, bagi warga yang akan memasuki wilayah Tanjung Uma, Batam, tidak diperiksa. "Pelan-pelan, Pak," pinta seorang pemuda kepada Tempo.
Penjagaan warga ini terkait dengan adanya isu penyerangan dari kelompok lain setelah bentrok antarkelompok pada Minggu, 19 Oktober 2013. Dan Selasa malam, 22 Oktober 2013, Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, mendatangi warga Kampung Tua Tanjung Uma. Warga khawatir kedatangan Gubernur ini membonceng kelompok lawan mereka.
Tapi kedatangan Gubernur ke sana tidak sendiri. Kepala Kepolisian Kepulauan Riau, Brigadir Endjang Sudrajat; Kapolresta Barelang, Komisaris Besar Polisi Karyoto; Komandan Resor Militer (Danrem) 033 Wira Pratama Kepri pun mendampingi Gubernur.
Kedatangan Gubernur Kepri menemui warga dijadwalkan pukul 16.30 WIB, namun diundur karena Gubernur Kepri belum tiba di Batam dari Jakarta. Maka pukul 19.30 WIB pertemuan digelar. Lalu tiba-tiba ada ledakan keras di Tanjung Uma dibarengi padam listrik. Warga panik. Namun para petugas keamanan menenangkan warga di sana. Ada yang menduga ini bentuk sabotase.
Ternyata bunyi ledakan itu berasal dari travo listrik milik PT PLN di sana. "Teruklah, lampu padam lame sangat," kata seorang warga kepada Tempo. Pertemuan Gubernur dan warga yang digelar di Masjid Almukminin terpaksa menggunakan generator set (genset), dan pertemuan berakhir pukul 22.15 WIB.
Lurah Tanjung Uma, Zulkifli, seusai pertemuan dengan Gubernur menjelaskan kepada warga bahwa luas Kampung Tua 108 hektare atau 33 titik. "Jadi aksi demo besok (hari ini, 23 Oktober 2013) jangan anarkistis," kata Zulkifli di hadapan ratusan warga.
Rencananya, aksi warga digelar di hadapan gedung BP Batam (dulu Otorita Batam) dan DPRD Kota Batam. Zulkifli menjelaskan akan mengerahkan 10 ribu warga Tanjung Uma dan mengajak warga Melayu dari Tanjung Pinang dan Natuna.
Bentrok antarkelompok ini berawal dari pemasangan patok di lahan tepat depan pusat perbelanjaan DC Mall oleh kelompok bukan warga Tanjung Uma. Konon, lahan tersebut milik salah seorang pengusaha kaya di Batam. Warga Tanjung Uma protes, dan terjadi perang mulut berujung perkelahian.
Warga yang lebih banyak dari kelompok lain itu berakibat pada terlukanya pematok lahan. Tapi tak lama, datang tambahan untuk mengimbangi warga Tanjung Uma. Lalu mulai terjadi saling serang antarkelompok. Kelompok yang dianggap memihak pengusaha itu menamakan diri kelompok Merah Putih.
Untung, pasukan pengamanan dari Polresta Barelang dan Polda Kepri turun mengamankan bentrokan itu. Jadi bentrokan tak berkelanjutan. Namun kendaraan kelompok Merah Putih dihancurkan warga karena dianggap memihak pengusaha.
Wakil Gubernur Surya Respationo pun sempat datang menemui warga, tapi gagal bahkan mendapat cemoohan karena dianggap memihak kelompok Merah Putih. Kegagalan Wakil Gubernur untuk memediasi ini memperuncing keadaan.
Adalah Surat Keputusan Wali Kota Nomor KPTS 105/HK/IV/2004 yang menjadi pijakan warga Tanjung Uma sebagai Kampung Tua. Dalam SK tersebut tidak disebutkan luas Kampung Tua tersebut, tapi ditulis "seluruh perkampungan di sana". Meski demikian, warga mengklaim luas lahan yang masuk Kampung Tua 108 hektare atau 33 titik termasuk lahan yang telah dialokasikan pihak BP Batam kepada pengusaha tersebut.
Waktu penentuan Kampung Tua, Wali Kota Batam ketika itu, Nyat Kadir, tidak mengajak pihak-pihak terkait, khususnya BP Batam sebagai instansi yang diberi wewenang mengelola lahan di Batam. Hal tersebut mengakibatkan bumerang seperti kasus bentrok antarwarga ini.
Dikabarkan sejumlah sekolah di kompleks Duta Mas diliburkan guna mengantisipasi tindakan anarkistis warga. Warga juga akan melakukan aksi demo ke rumah Wakil Gubernur Suryo Respationo serta Bendahara Hang Nadim, yang juga diklaim Kampung Tua.
RUMBADI
Terpopuler:
Misteri Gelar Ratu Atut Terpecahkan
Begini Cara Install BBM di Android dan iPhone
Tokoh Banten Bingung dengan Gelar Ratu Atut
Tak Semua Android dan iOs Bisa Gunakan BBM
Rothschild Tuduh Bos Baru Inter Milan Mencuri
Akhirnya, BBM untuk Android Tersedia Hari Ini
Dua Bukti Ini Seret Gatot dalam Kasus Holly
Faisal Basri: Bunda Putri Doyan Durian
BPK: Proyek Masjid Banten Bermasalah
Asal-usul Gelar Ratu dan Tubagus
Berita terkait
Di Balik Kisruh BP Batam dan Lambannya Investasi
15 Desember 2018
Pemerintah bakal melebur tugas yang diemban oleh Badan Perusahaan Batam atau BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Bubarkan BP Batam
13 Desember 2018
Darmin Nasution mengatakan pemerintah berencana membubarkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Baca SelengkapnyaKEK Batam, Pemerintah Petakan Potensi Industri dan Pariwisata
6 Maret 2018
Pemerintah membahas konsep Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, termasuk potensi industri.
Baca Selengkapnya80 Persen Unit Apartemen One Residence Batam Sudah Terjual
14 Februari 2018
Sebanyak 80 persen dari 331 total hunian di proyek apartemen One Residence Batam telah terjual.
Baca SelengkapnyaPulau Galang dan Pulau Rempang Bakal Jadi Lokasi Wisata
18 Januari 2018
Kementerian terkait diharapkan menerbitkan peraturan yang mendukung rencana pengembangan Rempang dan Pulau Galang sebagai daerah tujuan wisata.
Baca SelengkapnyaIni Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam
19 Oktober 2017
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji mengembalikan kejayaan Batam, termasuk menaikkan pertumbuhan menjadi 7 persen.
Baca SelengkapnyaMenhub: Terminal Khusus Pelabuhan di Batam Akan Dimerger
25 September 2017
Menurut Menhub, terminal khusus pelabuhan di Batam yang tidak produktif akan dimerger untuk mengurangi jumlahnya.
Baca SelengkapnyaPenyebab Pengusaha Singapura Ragu Berinvestasi di Batam
25 April 2017
Banyak hal yang perlu diperbaiki
Indonesia agar arus investasi
lebih deras, khususnya di Batam.
Kenaikan Tarif UWTO di Batam Paling Tinggi 200 Persen
25 November 2016
Pemerintah memutuskan kenaikan uang wajib tahunan otoritas (UWTO) di Batam tidak melebihi 200 persen.
Baca SelengkapnyaPenyesuaian Tarif Pelabuhan Batam Dikaji Ulang
16 November 2016
"Kita cari solusi yang bisa menguntungkan semua pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun investor."
Baca Selengkapnya