Megawati: Buruh Juga Harus Ngerti Perusahaannya  

Reporter

Editor

Fanny Febiana

Senin, 21 Oktober 2013 11:43 WIB

Megawati Sukarnoputri. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta buruh untuk mengerti kondisi perusahaan jika tempat mereka bekerja itu nyaris bangkrut. Karena itu, Megawati menyarankan buruh untuk berdialog dengan perusahaan saat mereka menuntut hak-haknya.

"Buruh juga enggak bisa pokoknya (menuntut haknya), tidak mau lihat masalah. Kalau perusahaan itu bangkrut, buruh di-PHK juga," kata Megawati kepada wartawan di rumah pribadinya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Senin, 21 Oktober 2013.

Megawati menyampaikan sarannya itu ketika hendak berangkat ke pabrik PT KMK Global Sports yang berlokasi di Tangerang. Mantan presiden itu berangkat bersama petinggi partai lainnya, seperti Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan anggota Komisi Tenaga Kerja, Rieke Dyah Pitaloka, sekitar pukul 10.20 WIB. "Hari ini mau ke satu pabrik yang dulunya hampir bangkrut," kata Megawati. "Saya ke sana bukan untuk mediasi, sebagai pengamat kali, ya."

Menurut Megawati, pabrik KMK Global Sports nyaris bangkrut pada masa pemerintahannya (2001-2004). Namun dia mengaku mendorong Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu untuk melakukan pertemuan tripartit.

Tripartit adalah satu model komunikasi yang dibangun atas dasar pengertian antara pengusaha atau pemodal serta buruh dan pemerintah. Setelah pemerintah melakukan pertemuan tripartit, kata Megawati, PT KMK Global Sports mengalami perbaikan yang positif sehingga mampu melewati masa-masa bangkrut.

Megawati berharap model solusi tripartit ini dapat ditiru oleh pemerintah saat ini. Tak hanya dari pemerintah, dia juga berharap perusahaan dan para buruh membuka diri untuk berkonsolidasi menyelesaikan masalah-masalah di antara keduanya.

Hari ini sekitar 20 ribu buruh akan berdemo ke Kompleks Parlemen Senayan. Mereka menuntut realisasi jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat, pengupahan yang layak, dan penghapusan sistem alih daya di kantor badan usaha milik negara.

ALI AKHMAD

Terpopuler:
Perbedaan Cina dan China Versi Remy Sylado
Ical Anggap Dinasti Atut Baik dan Untungkan Partai
Banyak Kebakaran, Jokowi: Memang yang Bakar Saya?
Ani Yudhoyono Abadikan Momen Pesta Azima Rajasa
Hendak Laporkan Korupsi Lebak, Aktivis Dirampok
Kamar Digeledah, Gayus: Bongkar Saja Pak!

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

14 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya