Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
TEMPO.CO, Magelang - Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice--organisasi non-pemerintah--Mohammad Riza Adha Damanik berpandangan bahwa proyek Selat Sunda mengkerdilkan Indonesia sebagai negara maritim. Dia mempertanyakan ide pembangunan megaproyek jembatan Selat Sunda.
Jembatan ini akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. “Apa urgensi proyek Selat Sunda? Indonesia seperti mengingkari diri sebagai negara kepulauan,” kata dia dalam seminar “Arus Balik: Memori Rempah dan Bahari Nusantara, Kolonial, dan Poskolonial" di Hotel Manohara, Borobudur, Jawa Tengah, Jumat, 18 Oktober 2013. Acara ini merupakan bagian dari Borobudur Writers and Cultural Festival, 17-20 Oktober 2013.
Riza Damanik mengatakan bahwa pemerintah gagal mengelola laut Indonesia. Negara gagal menempatkan laut sebagai ruang hidup yang menyatukan masyarakat. Pembangunan kelautan masih berorientasi pada bidang ekonomi. Padahal 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di pesisir pantai. Laut hanya menjadi komoditas segelintir orang sehingga terjadi ketimpangan kesejahteraan.
Menurut dia, pemerintah menyeragamkan pembangunan kota-kota pantai. Pembangunan hanya fokus pada wilayah daratan. Ini menyulitkan kawasan Indonesia timur yang membutuhkan moda transportasi laut. “Indonesia gagap maritim,” kata dia.
Ia menyebut negara gagal menjamin ketersediaan pangan bersumber dari laut, contohnya impor garam. Negara, menurut dia, juga absen memberantas maraknya pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Misalnya, pencurian ikan di perairan Papua dan Laut Maluku. “Laut bukan lagi menjadi ruang yang damai,” kata dia.
