TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Redaksi TVOne, Karni Ilyas membantah melarang dua aktivis Banten yang mengkritik Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah tampil dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk "Dinasti Politik Ratu Atut". Mereka, kata dia, boleh hadir sebagai tamu.
“Yang saya tidak izinkan mereka berbicara, karena saya tidak tahu siapa mereka,” kata Karni dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 17 Oktober 2013. “Lagipula narasumber yang sudah confirm sudah 18 orang. Tidak mungkin tambah lagi.”
Dua aktivis di Banten yang kerap mengkritik dinasti politik Ratu Atut Chosiyah dikabarkan dilarang hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di stasiun televisi TVOne, Rabu, 16 Oktober 2013, malam. Dua orang yang tidak boleh dihadirkan adalah ekonom Universitas Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Azhar dan Uday Suhada.
Dahnil merupakan aktivis yang kerap mengkritik kemiskinan yang timpang di Banten, termasuk proyek yang dikuasai klan Atut. Uday, pada 2011, bersama Indonesian Coruption Watch (ICW) melaporkan Ratu Atut ke KPK terkait dugaan penyelewengan dan korupsi dana hibah serta bantuan sosial senilai Rp 340 miliar lebih.
Karni mengatakan sehari sebelum acara sudah menyusun daftar pembicara, termasuk wakil ICW. Beberapa jam menjelang acara, tim Karni melaporkan ICW akan datang dengan beberapa aktivis Jaringan Warga untuk Reformasi (Jawara) Banten. ICW kemudian diberitahu bahwa kedua orang itu hanya menjadi tamu, dan tak diberi kesempatan berbicara. Namun ICW, kata Karni, membatalkan hadir.
Narasumber ILC Effendi Gazali, kata Karni, sudah meminta penjelasan mengenai hal itu. Karni juga sudah menjelaskannya secara on air.
WANTO
Berita Terkait
INFOGRAFIS Selingkuh Politik-Bisnis Dinasti Keluarga Atut
PPATK Telusuri Transaksi Keuangan Dinasti Atut
Kejanggalan Proyek Hambalang ala Dinasti Atut
Korupsi Dinasti Banten Dirancang Sistematis
Berita terkait
Kontingen Banten Siap Ikuti Jumbara PMR Nasional IX 2023
28 Juni 2023
Sebanyak 75 peserta kontingen Banten telah mengikuti berbagai tahapan seleksi.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Sebut Dinasti Politik Banten Bikin Rentan Hak Pemilih di Pemilu 2024
12 Mei 2023
Komnas HAM melakukan pemantauan pra pemilu untuk menemukan potensi kerawanan hilangnya hak warga negara dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaRiwayat Sesar Ujung Kulon, Sesar Aktif Penyebab Gempa Banten
11 Mei 2023
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa Banten kemarin dipicu aktivitas sesar aktif dasar laut.
Baca SelengkapnyaPemkot Tangsel Klaim Kasus Stunting Terendah di Provinsi Banten
28 Januari 2023
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan pentingnya kepastian hukum bagi kelurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan dalam melawan stunting.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI
5 Oktober 2022
Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.
Baca SelengkapnyaSelain Lukas Enembe, Inilah Daftar Gubernur yang Pernah Jadi Tersangka KPK
22 September 2022
Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK menambah daftar gubernur yang jadi tersangka.
Baca SelengkapnyaMentan Dorong Banten Hasilkan Kedelai Lokal Berkualitas
15 September 2022
Banten memiliki lahan yang subur dan bisa dilakukan penanaman kedelai secara besar-besaran.
Baca SelengkapnyaMakin Tercekik Setelah Tarif Ojek Online Naik
8 September 2022
Pengemudi ojek online khawatir jumlah penumpang akan semakin berkurang setelah pemerintah menetapkan tarif ojek online baru pasca-kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaJalan Nasional di Provinsi Banten Diklaim Siap untuk Mudik Lebaran 2022
12 April 2022
Untuk persiapan Mudik Lebaran 2022, Pemprov Banten telah merampungkan pembangunan dua jembatan, yakni Jembatan Aria Wangsakara dan Ciberang.
Baca SelengkapnyaPemprov Banten Rampungkan 2 Jembatan di Akhir Februari 2022
12 Februari 2022
Pemerintah Provinsi Banten menargetkan penyelesaian pembangunan dua jembatan di akhir Februari 2022.
Baca Selengkapnya