TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman memastikan bahwa tidak akan terjadi penggelembungan anggaran dalam pengadaan logistik untuk Pemilu 2014. Soalnya, dalam pengadaan logistik, nantinya KPU akan membuat pagu anggaran maksimum. Dengan pagu tersebut maka panitia lelang di daerah tidak mungkin menulis harga di atas pagu anggaran yang telah ditetapkan.

"Di daerah harga bisa beda-beda, nantinya kita akan membuat semacam indeks yang akan menentukan perbedaan harga antara satu daerah dan daerah lain," ujar Arief ketika ditemui di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Rabu, 16 Oktober 2013.

Selain itu dalam pengadaan barang di daerah, lembaganya akan membuat aturan untuk menentukan harga perkiraan sendiri. Arief mengatakan setiap daerah pasti sudah mempunyai standar biaya pengadaan masing-masing barang. Dia mengatakan, sudah banyak ketentuan yang membuat KPU daerah mematuhi tata cara pengadaan barang dan jasa. "Tidak mungkin mereka semaunya sendiri," ujar Arief.

Arief mengatakan sebelum dilakukan produksi, KPU akan melakukan pemantauan dan mengeluarkan persetujuan terkait harga dan teknis penetapan lelang. Persetujuan tersebut, menurut Arief, tidak hanya dikeluarkan oleh KPU Pusat, namun bisa juga dilakukan oleh KPU daerah. Kontrol pengadaan barang logistik ini juga dilakukan berjenjang, dari KPU pusat ke daerah. "Ini untuk memastikan semua tahapan dilakukan dengan baik dan produksi serta distribusi lancar," ujar Arief.

Sebelumnya Arief mengatakan bahwa anggaran logistik untuk Pemilihan Umum 2014 adalah 20,53 persen dari total anggaran KPU, yaitu Rp 3,24 triliun. Anggaran tersebut, kata Arief, selain digunakan untuk pembelian barang, juga dialokasikan untuk pengelolaan data dan pengadaan dan lelang barang.

Pembagian anggaran logistik terdiri dari Rp 1,2 triliun atau 7,59 persen dari total anggaran untuk KPU Pusat, sebanyak Rp 374 miliar atau 2,6 persen dari total anggaran untuk KPU Provinsi dan Rp 1,5 trilliun atau 10,45 persen dari total anggaran untuk KPU Kabupaten Kota.

Anggaran logisitik KPU tahun 2013 adalah Rp 800 miliar atau 10 persen dari total anggaran KPU 2013 yaitu Rp 8,1 triliun. Anggaran tersebut untuk lelang dan pengadaan kotak dan bilik suara.

GALVAN YUDISTIRA

Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Setahun Jokowi-Ahok | Pembunuhan Holly Angela

Berita Terpopuler
Ada Cacing Hati di Sapi Jokowi
Istri Akil Mochtar Minta KPK Buka Rekeningnya
Jokowi: Lihat Saja Nanti Siapa yang Disembelih
Roy Suryo Larang Timnas U-19 Temui Politikus
Mau Blusukan, Sultan HB X Minta Mobil Baru