TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pendidikan DPR memastikan pembahasan anggaran Ujian Nasional kembali dimulai pekan ini. Pembahasan sempat tertunda dua kali pertemuan karena pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai tidak siap. (Baca: DPR Tuding Kemendikbud Tak Siap Rapat soal UN)
"Akan kembali dibahas pada 17 Oktober ini," ujar Ketua Komisi Pendidikan Agus Hermanto kepada Tempo, Selasa, 15 Oktober 2013. Dia membenarkan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon satu Kemendikbud sempat tertunda dua pekan.
Agus mengatakan penundaan itu terjadi karena pihak Kementerian belum siap. "Tapi ada juga inisiatif penundaan dari kami karena ada agenda yang bentrok." Soal nominal anggaran UN 2014, Agus menyatakan belum tahu. "Saya tidak hafal detailnya," kata dia. Agus berujar dia tetap yakin anggaran bisa diputuskan tepat waktu pada akhir Oktober ini.
Anggota Komisi Pendidikan Dedi Gumelar menyatakan penundaan pembahasan sempat menimbulkan protes. Sebagian anggota Komisi saat itu tengah berada di daerah pemilihan dan buru-buru ke Jakarta karena ada rapat. "Tahu-tahu rapatnya dibatalkan tanpa alasan yang jelas," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun membenarkan adanya penundaan pembahasan anggaran itu. "Belum dibahas," ujar Sekertaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim kepada Tempo. Namun, Ainun tak merinci alasan penundaan itu saat ditanya lebih lanjut. (Baca:DPR Akan Mempertanyakan Duplikasi Anggaran UN)
SUBKHAN
Berita Lainnya:
Hari Ini, Jokowi Resmikan Groundbreaking Monorel
Dini Hari, Kebakaran Ramaikan Mangga Besar
Curah Hujan Lebat, Bantaran Ciliwung Waspada
Transjakarta 'Korban' Eksekusi Buaran Beroperasi
Ahok Bakal 'Pecah' Dinas Pekerjaan Umum
Berita terkait
Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok
7 jam lalu
Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.
Baca SelengkapnyaWacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
23 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
1 hari lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
1 hari lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
1 hari lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
1 hari lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 hari lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
1 hari lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
2 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
2 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca Selengkapnya