TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Amerika Serikat George W.Bush, pada pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Santiago, Chili (20/11) lalu, menawarkan upaya pembaharuan dan normalisasi kerjasama militer dengan Indonesia. Selama beberapa tahun ini kerjasama militer memang, terhenti, karena terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam beberapa kasus. Antara lain : penculikan dan penghilangan aktifis pro-demokrasi, Timor Timur dan Timika.Menurut Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, yang ikut dalam pertemuan itu, kerjasama militer AS-Indonesia bukan hanya ditentukan oleh Pemerintah saja, tetapi Senat AS juga terlibat. Pernyataan Bush dan Menteri Hassan, dibenarkan Ketua Koordinator PDI Perjuangan Amerika Serikat, Joutje Kiroyan. Menurut Master Bisnis of Administration Century University Los Angeles ini, normalisasi atau pencairan kerjasama militer itu tentu ada syaratnya, perlu pemimpin militer yang bijak, punya wawasan internasional dan hak asasi manusia.Di bawah ini petikan wawancara wartawan Tempo, Ahmad Taufik, dengan Joutje, 46 tahun, aktifis politik yang pernah mengajukan //judicial review// kepada Mahkamah Agung AS (//US Supreme Court//) atas peraturan harus registrasi terhadap pendatang dari Indonesia, pada tahun 2002 ;//Apa syarat normalisasi kerjasama militer AS kepada Indonesia?//Berdasarkan informasi yang saya himpun dari kalangan pemerintah, kongres, intelektual dan LSM di AS, mereka ingin pemimpin yang bijak, punya wawasan internasional dan hak asasi manusia. Tidak grusa-grusu dan mengajak konflik pada semua orang.//Apa mereka (Amerika) menunjuk nama tertentu?//Mereka tidak menunjuk nama tertentu, tetapi yang jelas mereka tidak mau Jenderal Ryamizard Ryacudu, yang sekarang menjadi KSAD, dan sedang dipaksakan pemerintah yang lama ke DPR untuk menjadi Panglima TNI.//Kenapa pemerintah dan publik AS tak mau Ryamizard?//Pertama soal Timika yang belum tuntas, publik dan pemerintah AS berangapan insiden di Timika yang menewaskan warga AS, tanggung jawab komandannya (KSAD) bukan prajurit pelaksananya. Kedua, dari pernyataan-pernyataannya selama ini, tampak ia (Ryamizard) short minded (berpikiran pendek), kalau membuat pernyataan kayak mau ngajak perang aja, asal ngejeplak. Untuk seorang Panglima TNI yang membawa nama bangsa, tak boleh seperti itu, harus bisa berdiplomasi, bisa diajak dialog, bukan ngajak konflik. Sikap seperti gak bakal bisa diubah, kayaknya sudah pembawaanya.//Kenapa anda sebagai orang PDI Perjuangan tak setuju Ryamizard, padahal Ketua Umum PDI-P, Megawati yang menyodorkan namanya ke DPR sebelum diganti SBY?//Itulah, Ibu Mega menyodorkan nama Ryamizard sebagai Presiden, namun karena ia juga Ketua Umum PDI-P, kami yang tak setuju hanya diam saja. Begitu juga saya pikir yang di DPR, tak semua setuju Ryamizard menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Endriartono Sutarto.//Kenapa?//Kalau merujuk Undang-undang TNI Nomor 34 tahun 2004 yang disetujui Oktober lalu pada pasal 13 ayat 4 disebutkan jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian. Tentunya, bertentangan dengan UU TNI jika Panglima TNI asal AD, Endriartono diganti kepada Ryamizard asal AD, seharusnya pada angkatan yang lain untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan berbangsa ini.//Tapi kan di DPR yang ribut kan cuma soal Endriartono atau Ryamizard, bukan calon dari angkatan yang lain?//Itulah, seharusnya DPR mendengar suara rakyat berilah pilihan sesuai peraturan yang ada, yang fair yang bisa menjaga harmonisasi kehidupan bangsa ini. Bukan asal menentang SBY saja, pikirkan rakyat dong. Jangan paksakan Panglima TNI yang bisa mengundang konflik dalam tubuh bangsa, maupun dengan kehidupan masyarakat internasional. Apalagi saya dengar kesehatan Ryamizard juga terganggu, pilih dong yang sehat.Apa analisa anda dengan ribut-ribut di DPR soal Panglima TNI?Presiden SBY sengaja mengulur-ngulur waktu, itu sebenarnya tanda bahwa ia tak setuju dengan Ryamizard. Ibu Mega, juga bikin, 'bom waktu'. Kan jadi serba gak enak. Karena itu saya menyarankan puilihlah yang tidak mengundang banyak konflik.