Sejumlah guru honorer memgadukan nasibnya ke anggota Komisi II dari Fraksi PKB, A.Malik Haramain (kanan) saat melakukan jaring aspirasi masa reses di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (29/4). ANTARA/Musyawir
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa menolak adanya dinasti politik karena penguasaan posisi politik oleh jejaring keluarga berpotensi merusak, menodai dan menjadi anomali dalam demokrasi. Dari pengalaman sejumlah daerah, keluarga inkumben akan mengerahkan semua sumber daya untuk memenangkan pemilihan.
"Pemanfaatan sumber daya biasanya berbentuk politisasi anggaran daerah atau program," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Abdul Malik Haramain, Selasa, 15 Oktober 2013. Bentuk politisasi lain adalah pengerahan aparatur negara dan kooptasi masyarakat sipil dengan kekuatan uang.
Malik mengatakan, banyaknya keluarga inkumben maju ke pilkada akan mengurangi dan mengancam kesempatan warga biasa menjadi kepala daerah. Dia menilai, majunya keluarga inkumben cenderung memonopoli kekuasaan. Malik menilai, belakangan ini kecenderungan penumpukan kekuasaan di daerah-daerah semakin kuat.
Menurut Malik, monopoli kekuasaan ini dilakukan untuk mengamankan kekayaan. Alasan lainnya adalah untuk mengamankan diri dari kemungkinan terkena jeratan hukum. Karena itulah, Malik menegaskan, PKB akan mempertahankan klausul atau pasal dalam draf RUU Pemilukada terkait pembatasan anggota keluarga kepala daerah inkumben langsung mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada masa jabatan berikutnya.
