Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pendidikan DPR bakal mencecar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal amburadulnya anggaran Ujian Nasional. Hal ini akan ditanyakan dalam rapat pembahasan anggaran UN 2014 depan. Rapat pembahasan anggaran UN ini sudah tertunda dua kali di DPR.
"Catatan BPK bakal jadi perhatian kami dalam rapat berikutnya," ujar anggota Komisi Pendidikan Ferdiansyah kepada Tempo, Selasa, 15 Oktober 2013.
Menurut politikus PKS ini, sedikitnya ada dua hal yang bakal diperhatikan dalam rapat. "Pertama soal jumlah peserta didik yang bakal nengikuti ujian," kata Ferdi. Kedua, temuan BPK soal penggunaan anggaran daerah untuk UN, juga akan dipertanyakan
"Perlu dijelaskan berapa APBN dan APBD yang digunakan untuk UN tahun ini. Yang kami tahu kan hanya Rp 586 milyar," ujar Ferdi.
Menurut Ferdi, rapat dengar pendapat DPR dengan Menteri Nuh sudah ditunda dua kali sejak awal Oktober. "Kemendikbud selalu bilang tidak siap, ini seringkali terjadi. Kadang pun dokumen diberikan di saat-saat terakhir, oleh kementerian," kata dia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Ainun Naim membenarkan adanya penundaan rapat. "Kami masih menunggu hasil pembahasan anggaran dari Banggar," ujar Ainun kepada Tempo.
