TEMPO.CO, Pontianak - Di mata sebagian warga Pontianak, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap, adalah orang terpandang. Sekelompok orang yang bergabung dalam Forum Aksi Solidaritas Akil Mochtar siap pasang badan.
"Akil Mochtar adalah korban politik," kata Muslimin, anggota forum ini di Pontianak, Rabu, 9 Oktober 2013.
Dukungan kepada Akil juga dalam bentuk pamflet. Selebaran itu menyebutkan, Akil Mochtar bukan pengkhianat bangsa dan masih merupakan kebanggaan warga Kapuas Hulu. Tak hanya itu, Muhlis Suhaeri, penulis dan pemenang Mochtar Lubis Award, mengomentari kasus penangkapan Akil dalam notes di akun Facebook miliknya. (Baca di sini)
Muhlis, yang juga menulis biografi Akil Mochtar, dalam akun Facebooknya menyatakan, "Saya tentu saja SANGAT MENDUKUNG KPK dalam memberantas korupsi. Tapi, tentu saja harus tetap bersikap adil, tidak berhak menghujat atau menghakimi sebelum ada ketetapan hukum yang mengikat terhadap perkara tersebut."
Kalimat " SANGAT MENDUKUNG KPK" sengaja ditulis dengan huruf kapital, untuk menegaskan penyataan sikapnya.
Tamsil Sjoekoer, pengacara yang ditunjuk Akil Mochtar dalam kasus ini, menyatakan akan ada dukungan dari beberapa pengacara lain. Tamsil merupakan kolega Akil selama menjadi pengacara. Dia termasuk anggota tim pengacara yang membela kasus Lingah, Pacah, dan Sumir, pada 1992. Tiga orang ini dituduh membunuh Pamor.
Berita terkait
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
13 jam lalu
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
Baca SelengkapnyaPengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu
1 hari lalu
Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.
Baca SelengkapnyaPakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku
1 hari lalu
Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.
Baca SelengkapnyaUlas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
1 hari lalu
Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.
Baca SelengkapnyaAlasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
2 hari lalu
Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaDianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
2 hari lalu
Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.
Baca SelengkapnyaCaleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile
2 hari lalu
Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda
2 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.
Baca SelengkapnyaKelakar Saldi Isra di Sidang Sengketa Pileg: Kalau Semangatnya Begini, Timnas Gak Kalah 2-1
2 hari lalu
Hakim MK, Saldi Isra, melemparkan guyonan mengenai kekalahan Timnas Indonesia U-23 dalam sidang sengketa pileg hari ini.
Baca SelengkapnyaCaleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang
2 hari lalu
Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.
Baca Selengkapnya