TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva meminta aparat penegak hukum menyelidiki temuan narkoba di laci ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (nonaktif) Akil Mochtar.
"Saya minta kepada penegak hukum untuk mencari tahu kerjaan siapa yang menyebabkan ada narkoba di ruangan Akil," kata Hamdan di Gedung MK, Selasa, 8 Oktober 2013. "Soalnya hasilnya (hasil tes) negatif." (Baca: Akil Negatif, Seluruh Hakim MK Bakal Dites Narkoba)
Badan Narkotika Nasional telah mengumumkan hasi tes urine dan rambut Akil Mochtar. Menurut BNN, Akil negatif menggunakan narkoba. Juru bicara Badan Narkotika Nasional, Komisaris Besar Polisi Sumirat Dwiyatno, mengatakan akan memeriksa jajaran hakim di Mahkamah Konstitusi. Ini terkait dengan penemuan narkoba di ruangan Akil. (Baca: Inilah Orang yang Diduga Tampung Duit Akil)
Hamdan berjanji tetap akan membawa kasus temuan narkoba ini ke Majelis Kehormatan. Tujuannya supaya Majelis menindaklanjutinya. Ketua Majelis Kehormatan MK Harjono mengatakan belum akan membahas lebih jauh soal hasil tes Akil dari BNN. "Kalau negatif, apalagi yang dibahas, ya kan?" kata Harjono.
Pada sidang kedua Majelis Kehormatan malam nanti, Harjono akan mengundang dua saksi dari BNN untuk dimintai keterangan. "Kita tunggu saja nanti," kata Harjono.(Baca: Sidang Perdana Etik Akil Mochtar, 4 Saksi Mangkir)
REZA ADITYA
Topik Terhangat
Dinasti Banten | APEC | Info Haji | Pembunuhan Holly Angela
Berita Terkait
Jimly Anggap Majelis Kehormatan MK Formalistis
Pengacara Akui Chairun Nisa dan Akil Berteman
Wakil Bupati Lebak Dicegah ke Luar Negeri
KPK Sita 15 Kotak Dokumen di Kantor Adik Ratu Atut
MK Tolak Gugatan Khofifah, Gus Solah Legowo
Berita terkait
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
4 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
9 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
18 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
18 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
23 jam lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya