TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung melantik Pieter C. Zulkifli sebagai Ketua Komisi Hukum dan HAM DPR. Pieter dilantik setelah sejumlah anggota Komisi Hukum menolak Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi.
Pieter mengatakan sangat mengharapkan dukungan anggota Komisi III untuk segera menunaikan utang komisinya. "Saya minta dukungan dan bantuan sahabat-sahabat yang hadir," kata Pieter seusai dilantik di kompleks DPR, Selasa, 8 Oktober 2013.
Pieter menambahkan, dirinya tak asing dengan Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan DPR. Politikus Demokrat itu sebelumnya sempat berada di Komisi III selama tiga tahun sebelum dipindah oleh Demokrat ke Komisi II, yang mengurusi pemerintahan dalam negeri. "Komisi Hukum bukan hal baru bagi saya," katanya.
Dalam rapat pleno yang dipimpin Pramono Anung tadi pagi, 29 anggota Komisi yang hadir langsung setuju dengan pencalonan Pieter. Persetujuan itu kontras dengan calon Demokrat sebelumnya, Ruhut Sitompul. Pieter kini resmi menggantikan koleganya di Demokrat, Gede Pasek Suardika.
Pergantian pimpinan Komisi Hukum sempat berjalan panas setelah Fraksi Partai Demokrat mengajukan Ruhut Sitompul untuk menggantikan Gede Pasek Suardika. Pengangkatan Ruhut ini diprotes sejumlah anggota Komisi Hukum, seperti Bambang Soesatyo, Sarifuddin Suding, dan Ahmad Yani. Mereka menilai Ruhut tak patut memimpin Komisi Hukum.
KHAIRUL ANAM
Berita populer:
Ini Aliran Transaksi Mencurigakan Akil Mochtar
Inilah Orang yang Diduga Tampung Duit Akil
Ibu Vicky Prasetyo Diperiksa Polisi
APBD Bocor Dinsinyalir Jadi Aset Keluarga Atut
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
2 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya