TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan hari ini ada pertemuan dengan para kepala lembaga tinggi negara di Indonesia terkait kasus korupsi yang marak terjadi. Di pertemuan nanti, Irman akan mengusulkan agar semua lembaga tinggi diawasi tanpa terkecuali.
"Ada pengawasan di setiap lembaga negara, jadi tak ada yang kebal," kata Irman ketika ditemui seusai peringatan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu, 5 Oktober 2013. Lembaga tinggi akan rentan penyimpangan jika tidak ada yang mengawasi. Dia mencontohkan dengan tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar saat menerima suap.
Irman menuturkan, dia sangat sedih dengan kasus penyuapan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan pimpinan seluruh lembaga tinggi memang harus secepatnya bertemu untuk konsolidasi mencari solusi yang terbaik untuk mencegah korupsi. Dia mengatakan perlu langkah yang luar biasa untuk melawan korupsi dan nepotisme.
"Ini sudah dalam kondisi darurat karena banyak korupsi di lembaga-lembaga negara," kata Irman. Dia menuturkan banyak pejabat yang tertangkap, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka rata-rata terjerat masalah korupsi.
Selasa, 2 Oktober lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan seorang politikus Partai Golkar Chairun Nisa. Dari tangan mereka, KPK menyita barang bukti uang senilai Rp 3 miliar.
Selain dua orang tersebut, ada Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih, dan dua pengusaha. Tiga orang belakangan ditangkap di sebuah hotel. Suap untuk Akil ini diduga berkaitan dengan sengketa pilkada Gunung Mas. Kini Akil cs sudah berstatus tersangka.
SUNDARI
Berita terkait
Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi
1 hari lalu
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.
Baca SelengkapnyaPenyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka
1 hari lalu
Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?
Baca SelengkapnyaKejati Aceh Periksa Ketua BRA Suhendri sebagai Saksi Korupsi Anggaran Budi Daya Ikan Kakap Rp 15 Miliar
1 hari lalu
Kejati Aceh memeriksa Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Suhendri perihal dugaan korupsi penyimpangan dan pengadaan budi daya ikan kakap.
Baca Selengkapnya2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?
1 hari lalu
Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP
2 hari lalu
Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
2 hari lalu
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi
2 hari lalu
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lembaganya.
Baca Selengkapnya3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
2 hari lalu
Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya
2 hari lalu
Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.
Baca SelengkapnyaWahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca Selengkapnya