TEMPO Interaktif, Boyolali: Persoalan aktivitas Jaringan Islam Liberal (JIL) menjadi salah satu pembicaraan hangat dalam Muktamar NU ke-31 di Boyolali. Sejumlah utusan meminta kader NU yang bergerak dalam aktivitas JIL dilarang menjadi pengurus mulai tingkatan paling bawah hingga tingkat pengurus besar. Seruan larangan tersebut mengemuka pada Komisi Tausiyah yang berlangsung, Selasa (30/11).Mereka beralasan materi yang menjadi kajian JIL telah mencoreng jati diri NU sebagai pewaris Ahlus Sunnah Wal Jamaah. ?Harus ada larangan secara tegas terhadap kegiatan JIL. Dimana sejumlah kader NU menjadi aktivisnya. Muktamar ini harus membuat rekomendasi internal supaya melarang aktivis JIL menjadi pengurus NU. Tidak hanya di tingkat pengurus besar, tapi juga mulai tingkat terbawah,? ungkap Muhaimin Abdul Basri, dari Sampang Madura, yang menjadi seorang pengusul. Muhaimin dan utusan lainnya mengatakan apa yang dilakukan JIL adalah bentuk penyimpangan terhadap Ahlus Sunnah Wal Jamaah. ?Jangan sampai kegiatan NU digerogoti dengan paham-paham liberal yang sedang menyimpang dari Aswaja. Ini akan membahayakan pendidikan NU,? tambah Muhaimin. Namun tidak sedikit pula muktamirin yang menanggapi dingin atas usulan pencekalan tersebut. Mereka menilai PBNU boleh saja mengkritisi aktivitas JIL tapi tidak perlu melakukan larangan-larangan. Apalagi sampai mencekal untuk menjadi pengurus NU. ?Saya kira kalau sampai melakukan pelarangan, tidak perlu. Apa yang dilakukan JIL hanyalah perbedaan pemahaman dan pendekatan terhadap dogma. Kalau memang ada kader NU yang aktif dalam lembaga tersebut harus disambut positif juga. Biarkan semua saling berpendapat,? ujar Muhammad Aunnul, utusan dari pengurus cabang istimewa NU Mesir. Menurutnya, apa yang dilakukan kader NU dengan JIL bukan bentuk penyimpangan Azwaja. ?Itu hanya perbedaan pandangan. Islam jangan dipandang sebagai dogma saja, tapi juga merupakan pemahaman. Kalau sedikit-sedikit dilarang, NU tidak terbuka terhadap pemikiran baru,? kata Aunnul. Meski suara mereka lebih sedikit, Aunnul berharap hasil komisi Tauziyah dapat mengakomodasi semua pihak. Komisi ini tidak perlu menelurkan pencekalan terhadap kader NU yang aktif di JIL untuk menjadi pengurus. Pembahasan di Komisi Tauziyah yang dipimpin oleh Solahuddin Wahid dan Cecep Syarifuddin sendiri belum selesai. Usulan-usulan yang muncul dalam komisi ini termasuk pencekalan terhadap aktivis JIL masih dibahas tim perumus. Anas Sy?Tempo