TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menyatakan belum tahu ada kasus rekening gendut yang melibatkan anak buahnya. Dia menyatakan belum mengantongi laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan soal rekening gendut pegawainya.
"Saya belum tahu siapa yang dimaksud oleh PPATK. Kalau kami tanyakan identitasnya tentu PPATK bakal menyatakan itu sebagai informasi yang dikecualikan," ujar Nuh kepada Tempo melalui sambungan telepon, Selasa, 1 Oktober 2013.
Nuh juga belum tahu adanya pengusutan kasus rekening gendut seorang pegawainya di Kejaksaan Agung. Dia meminta PPATK tidak sembarangan melemparkan informasi pada publik soal rekening gendut.
"Kan, kasihan lembaganya, karena ada informasi semacam itu, muncul anggapan kalau benar pegawai Kemendikbud punya rekening gendut," kata Nuh. Padahal, ujar Nuh, belum tentu faktanya seperti itu.
Kemarin, Ketua PPATK M. Yusuf menyatakan ada seorang pegawai Kemendikbud yang terindikasi memiliki harta Rp 5 miliar. "Padahal, gajinya hanya Rp 10 juta per bulan," kata Yusuf di Kemendikbud kemarin.
PPATK baru saja meneken nota kesepahaman dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. "Kami harap pertukaran informasi bisa semakin lancar antar dua lembaga," kata Irjen Kemendikbud Haryono Umar.
Dia berharap pihaknya bisa mengakses LHA PPATK jika ada transaksi mencurigakan yang perlu diverifikasi. "Sehingga bisa kami tindaklanjuti terlebih dahulu secara internal."
SUBKHAN
Topik Terhangat
Edsus Lekra|Senjata Penembak Polisi|Mobil Murah|Info Haji|Kontroversi Ruhut Sitompul
Berita Terpopuler
Australia Minta Maaf Soal Impor Sapi
Sejarah Kelam Ludruk Saat Peristiwa 1965
Begini Isi Prinsip 1-5-1 Lekra
PPATK Ungkap Rekening Gendut Pegawai Kemendikbud
KPK: Labora Tak Pernah Beri Data Aliran Uang
Berita terkait
10 Negara dengan Kinerja PNS Paling Efektif di Dunia, Ada dari Asia
3 hari lalu
Berikut ini deretan negara dengan kinerja PNS paling efektif di dunia, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.
Baca SelengkapnyaSeleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik
11 hari lalu
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.
Baca SelengkapnyaGenosida Gaza, PNS Jerman Menuntut Penghentian Pasokan Senjata ke Israel
36 hari lalu
Para pegawai pemerintah menyerukan Jerman dan Belanda untuk menghentikan pengiriman senjata karena masalah hak asasi manusia di Gaza
Baca SelengkapnyaFasilitas Istimewa untuk PNS Pindah ke IKN Bawa Keluarga, Cek di Sini
8 Maret 2024
Pemerintah akan memberi sejumlah fasilitas istimewa bagi PNS yang bersedia pindah ke IKN dengan membawa keluarga mereka.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Program Sehari Tanpa Nasi di Depok, Belasan Siswa Pingsan 12 Tahun Lalu
11 Februari 2024
Acara pemecahan rekor MURI sehari tanpa nasi di Depok melibatkan puluhan ribu orang. Belasan siswa pingsan karena lemas
Baca SelengkapnyaKenaikan Gaji ASN, Menteri Azwar Anas: Cair 1-2 Hari Lagi
30 Januari 2024
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebut kenaikan gaji ASN akan segera cair.
Baca SelengkapnyaGaji PNS Naik Lagi di 2024, Ini Besarannya
30 Januari 2024
Presiden Joko Widodo mengesahkan aturan kenaikan gaji PNS tahun ini. Berikut besaran kenaikannya.
Baca SelengkapnyaTerungkap, PM Belanda Ingin Bantu Israel Lolos Tuntutan dari Kejahatan Perang
26 Januari 2024
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte bertanya kepada Kementerian Hukum Belanda bagaimana agar Israel lolos dari tuntutan kejahatan perang
Baca SelengkapnyaMulai 2024, PNS Bisa Diusulkan Naik Pangkat 6 Kali dalam Setahun
1 Januari 2024
Pegawai negeri sipil atau PNS bisa diusulkan naik pangkat sebanyak enam kali dalam setahun mulai Januari 2024. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaBocoran Formasi CASN 2024 dari Menpan RB: Kuota Fresh Gaduate Akan Lebih Banyak
13 Desember 2023
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut, kuota fresh graduate akan diperbanyak pada formasi Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2024.
Baca Selengkapnya