TEMPO.CO , Surabaya: Provinsi Jawa Timur dinilai tak transparan dalam menyediakan informasi anggaran keuangan. Hasil Sub-National Open Budget Survey 2012 yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan Jawa Timur memiliki skor rendah yaitu 20 persen. "Dari skor itu, Jawa Timur termasuk provinsi yang tidak transparan soal informasi anggaran keuangan daerah," kata Koordinator FITRA Jawa Timur, Dahlan, Sabtu, 28 September 2013.
Survei keterbukaan informasi anggaran itu dilakukan pada Juli 2012 lalu. Ada empat provinsi dari Indonesia yang disurvei yaitu Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Keempatnya dipilih berdasarkan letak geografis yang mewakili wilayah barat dan timur, indeks kemiskinan, dan kapasitas fiskal.
Pelaksanaan survei dilakukan melalui wawancara dengan pemerintah daerah diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu juga melalui penelusuran di website pemerintah daerah yang bersangkutan. Keterbukaan anggaran yang disurvei menyangkut perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Dahlan mengatakan, tidak semua dokumen tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) diberikan meskipun telah diminta secara resmi. "Yang diberikan hanya ringkasan APBD, lampiran tidak diberikan," ujar Dahlan.
Dari hasil penelusuran website, informasi tentang anggaran tersebut ternyata tidak dipublikasikan. Padahal laman tentang APBD sudah tersedia. Kesulitan mengakses karena seringnya server error pun menjadi pertimbangan FITRA memberikan penilaian.
Tidak transparansinya Jawa Timur cukup ironis. Pasalnya, provinsi ini yang pertama kali membentuk Komite Informasi Pelayanan Publik dan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah untuk pelayanan informasi publik.
Jawa Timur kalah dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki skor 36 persen dan Riau dengan 35 persen. Sedangkan Kalimantan Timur mendapat skor terendah dengan 15 persen.
Kepala Bapperov Jawa Timur Zainal Abidin menyangkal penilaian FITRA. Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mempublikasikan program melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah. Masing-masing satuan kerja perangkat daerah juga memiliki website sebagai akses informasi ke publik. "Transparansi itu sudah kami lakukan. Setiap tahun kami sudah berikan rencana dan pertanggungjawaban program dan anggaran ke dewan dan di website juga," kata Zainal.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
14 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
30 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
6 Maret 2024
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaAdhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur
16 Februari 2024
Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca SelengkapnyaGibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya
18 Januari 2024
Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.
Baca Selengkapnya