TEMPO.CO, Yogyakarta - Sindikasi calo penerimaan calon pegawai negeri sipil ternyata tidak sedikit korbannya. Setelah muncul laporan dari Boyolali bahwa ada 11 orang tertipu, kini 18 orang dari Magelang, Jawa Tengah melaporkan hal serupa ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 27 September 2013.
Seorang perekrut calon pegawai negeri adalah polisi yang bertugas Kepolisian Resor Kota Magelang dan sudah dipindah ke Polsek Magelang Utara. Tiga orang perekrut calon pegawai negeri di magelang ada tiga orang, satu orang melarikan diri, satu orang ditahan dan polisi yang masih bertugas. "Kami adalah korban, kami diminta untuk membayar hingga ratusan juta rupiah," kata Estingsih.
Tiga perekrut itu adalah Anom Jatmiko, 40 tahun, warga Kalibanteng Kulon, Semarang, Taufik Murtadho, 29 tahun, warga Bandongan, Magelang dan satu polisi bernama Eko Yuli Prasojo. Anom dan Eko merupakan sindikat penipu calon pegawai negeri. Sedangkan Taufik adalah korban yang dirayu untuk merekrut calon lain.
Tidak hanya bermodus perekrutan calon pegawai negeri, sindikat yang sama dengan kasus penipuan di Boyolali, modus lainnya adalah menjanjikan kucuran bantuan untuk usaha kecil menengah dan pembelian mobil bekas pelat merah.
Tidak tanggung-tanggung, 18 korban itu membayar Rp 35 juta hingga Rp 260 juta. Nilai pembayaran berdasarkan lulusannya. Untuk lulusan SMA Rp 150 juta, untuk lulusan S1 dimintai Rp 175 juta. Untuk mutasi pegawai Rp 30 juta. Untuk kucuran usaha rata-rata tertipu Rp 50 juta. Untuk pembelian mobil bekas pelat merah antara Rp 40 juta hingga Rp 220 juta. Total uang yang disetorkan ke sindikat calo pegawai negeri dan lainnya dari 18 korban mencapai Rp 2,664 miliar.
Uang yang disetorkan berbeda-beda. Ada yang lulusan S1 menyetorkan Rp 260 juta, Rp 205 juta. Bahkan hanya lulusan SMK saja ada yang setor Rp 200 juta. Esti mengaku telah mengeluarkan uang sebesar Rp 205 juta, sedangkan suaminya menyetor uang Rp150 juta dan ibunya mengeluarkan dana Rp 50 juta untuk kucuran dana modal UMKM. "Uang ada yang tunai dan transfer, sebaian besar uang utang di bank," kata Esti.
Ia menambahkan, para korban calon pegawai negeri itu diiming-imingi bisa diterima di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak. Mereka juga tellah menjalani tes rekrutmen di Kafe Banaran yang berlokasi di Jalan Solo-Semarang pada awal 2013. Tetapi para calon pegawai yang tertipu itu hanya menyalin jawaban saja.
Setelah melalui ujian dan tes, lalu mereka ditunjukkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada Maret 2013. Tetapi, surat keputusan itu tidak boleh dibawa pulang.
Bahkan, para korban itu juga diberi seragam warna krem yang diwanti-wanti oleh calo itu ada sensornya. Jika ditukar atau diganti bisa ketahuan dan tidak jadi diterima menjadi pegawai.
Tidak tanggung-tanggung, setelah ada surat keputusan itu, para calo menjanjikan untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan di Jakarta pada 28 Mei lalu. Pada hari yang ditentukan untuk berangkat secara rombongan dan dijemput dengan bus kementerrian bersama 20 orang lainnya dari berbagai daerah, jemputan tidak datang.
Nomor telepon para calo sudah tidak aktif. Lalu para korban melaporkan ke Polres Magelang. Alih-alih mendapatkan perlindungan, Taufik yang juga suami Esti justru berurusan dengan hukum. Ia kini meringkuk di tahanan sejak 8 September yang lalu karena ia merekrut adik ipar dan satu korban calon pegawai negeri.
Nama-nama orang yang masuk sindikat itu yang dilaporkan korban dari Boyolali sama dengan yang merekrut di Magelang. Seperti nama Winarno yang mengaku keluarga petinggi di Kementerian Keuangan bernama Tatang Yuluanto Suharto, Hartawan Wibisono, Tatang Yulianto, Asep Sholahudin, dan Ujang Hidayat. Nama-nama sindikat itu sama persis seperti yang dilaporkan oleh korban asal Boyolali beberapa waktu lalu.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Repubilk indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah Budhi Masturi, penipuan ini masuk dalam indikasi besar. Pihaknya sudah mengontak Ombudsman pusat untuk bekerja sama dengan Mabes Polri. Sebab, perekrut yang di daerah hanyalah pemain kecil. Tetapi diduga ada yang mengkoordinasi sindikasi yang lebih besar. "Kami akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan polisi yang dilapori kasus ini," kata dia.
Secara hukum, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus ini. Tetapi, pihaknya bisa mendorong agar instansi terkait bisa menyelesaikan kasus tersebut.
Beberapa waktu lalu, korban penipuan asal Boyolali juga melaporkan hal yang sama. Lima orang tertipu sebesar Rp 750 juta untuk menjadi pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak.
Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang, AKBP Tommy Aria Dwiyanto mengakui anak buahnya, Brigadir Kepala Eko Yuli Prasojo terlibat dalam kasus percaloan perekrutan pegawai negeri. Pihaknya sudah mengirim surat ke Kejaksaan Negeri untuk mengusut kasus itu. "Surat Perintah Dimulaimya Penyelidikan sudah kami kirim," kata Tommy.
Ia juga tidak akan pilih kasih terhadap anggotanya. Jika dari penyelidikan kejaksaan sudah lengkap atau P21, maka pihaknya juga mengajukan polisi itu ke Divisi Profesi dan Pengamanan untuk pemeriksaan etika.
MUH. SYAIFULLAH
