TEMPO.CO, Batam - Ratusan pelabuhan ilegal diduga beroperasi di Kepulauan Riau. Petugas pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Rafli, mengatakan pelabuhan itu menjadi tempat masuk bagi orang asing yang datang ke Indonesia tanpa dokumen resmi.

"Mereka masuk melalui 'pelabuhan tikus', atau pelabuhan tradisional," kata Rafli di kantornya, Selasa, 24 September 2013. (Baca di sini: Menteri Luar Negeri Tolak Polisi Australia Masuk Indonesia)

Kepulauan Riau yang minim pengawasan, kata dia, membuat orang asing leluasa masuk Indonesia. Terlebih, lokasinya sangat berdekatan dengan dua negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia. Dengan menggunakan kapal, kata Rafli, Batam-Singapura cukup ditempuh dalam waktu 45 menit, sedangkan ke Malaysia hanya 1,5 jam.

Menurut dia, kebanyakan penduduk asing yang masuk berasal dari Timur Tengah. Terutama, negara yang sedang berkonflik seperti Pakistan dan Afghanistan. Biasanya, kata Rafli, mereka masuk melalui Malaysia dan transit di Indonesia untuk kemudian menuju Australia untuk mencari suaka.

Tak hanya untuk menyelundupkan manusia, pelabuhan tradisional juga menjadi pintu masuk barang-barang ilegal, seperti narkoba. Namun Rafli enggan menjelaskannya lantaran itu bukan ranahnya. "Kalau imigrasi hanya menyangkut keluar-masuk orang," katanya.

Rafli memperkirakan ada sekitar 50 "pelabuhan tikus" tersebar di kampung-kampung pesisir. Masalahnya, jalur itu sulit diberantas karena dilindungi masyarakat setempat yang mendapat keuntungan ekonomi dari para imigran gelap. "Mereka yang menyewakan kapal, jadi tukang ojeknya," katanya.

Wilayah Batam memang terkenal dengan "jalur tikus". Salah satu warga yang pernah masuk ke Indonesia melalui jalan ini adalah Neneng Sri Wahyuni, istri bekas Bendahara Umum Demokrat, M. Nazaruddin. Dari Malaysia, Neneng masuk ke Indonesia melalui jalur itu untuk menghindari pemeriksaan imigrasi. Soalnya saat itu ia tengah dikejar kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran menjadi tersangka kasus korupsi proyek pembangkit listrik dan tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

NUR ALFIYAH