TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul gagal dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum menggantikan Gede Pasek Suardika. Fraksi Demokrat akan melapor ke DPP ihwal penolakan sejumlah anggota atas penunjukkan Ruhut.
"Kami akan menunggu kebijakan DPP," kata Nurhayati di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 24 September 2013. Dia mengatakan, penolakan atas Ruhut bukan hanya preseden jelek bagi Demokrat. Tetapi, juga bagi wajah DPR karena belum pernah terjadi sebelumnya.
Nurhayati mengatakan, penggantian Gede Pasek bukan pemilihan. Menurut dia, ini merupakan hak Fraksi Demokrat untuk memilih pimpinan Komisi Hukum. Dia mengaku sudah melobi namun tetap terjadi penolakan. "Mereka harus menghargai konvensi yang sudah ditetapkan pada awal-awal tahun 2009," kata dia.
Dia menilai, dinamika saat pelantikan tadi sudah tidak etis karena sudah menyerang personal. Nurhayati belum memastikan apakah ada nama baru untuk menggantikan Gede Pasek Suardika atau tidak.
Sebelumnya, Ruhut Sitompul rencananya akan dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum menggantikan Gede Pasek Suardika. Namun pelantikan ini ditunda seminggu karena ada sejumlah penolakan dari anggota Komisi Hukum. Pimpinan Dewan akan menyurati Fraksi Demokrat ihwal penolakan ini.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Lainnya:
Fathanah Pernah Menikahi Pramugari
Jebret, Kekayaan Bahasa Indonesia di Sepak Bola
Asal Mula 'Jebret ow-ow-ow' Valentino Simanjuntak
Komnas HAM Kecam Penyegelan Gereja St. Bernadette
BBM Untuk Android Tak Jadi Dirilis Pekan Ini
Jebret Gol AFF U-19 Heboh di YouTube
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
16 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
4 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya