Kecam Wali Kota Yogya, Seniman Gelar Festival

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Selasa, 24 September 2013 17:53 WIB

Massa dari berbagai komunitas menggunakan kostum hantu saat mengirimkan kartu pos kepada Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Kantor Pos Besar Yogyakarta, (13/9). TEMPO/Suryo Wibowo.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah seniman Kota Yogyakarta menjadi fasilitator penampung aspirasi warga yang tak puas dengan kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Wali Kota Haryadi Suyuti. Seniman menyiapkan agenda seni: Festival Seni Mencari Haryadi. Kegiatan ini digelar selama lima bulan, dari 10 Oktober 2013 hingga 6 Maret 2014.

Salah seorang seniman yang menginisiasi acara itu, Agung Kurniawan, mengungkapkan, sejak Haryadi memimpin akhir 2011, muncul banyak kekecewaan terhadap kinerja wali kota tersebut. “Arah pembangunan kota tak jelas, keberpihakan pada pengguna sepeda, kaum difabel, juga soal penataan reklame,” kata Agung kepada Tempo, Selasa, 24 September 2013. Haryadi juga dituding terlalu sering melawat ke luar negeri.

Pembukaan festival pada 10 Oktober 2013 dimeriahkan paduan suara mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Sebanyak 30 orang diminta menyanyi bersahut-sahutan di depan rumah dinas Wali Kota, Jalan Ipda Tut Harsono, Yogyakarta. Paduan suara ini akan menyanyikan lagu pop dengan lirik yang dimodifikasi berupa kritik kepada Wali Kota.

Atraksi pada bulan pertama festival akan digelar dengan aksi makan siang bersama di depan rumah dinas Wali Kota. Dalam aksi ini, seniman mengumpulkan sembilan warga yang punya nama depan Haryadi. “Sembilan Haryadi ini sebagai simbol bahwa selama ini kami kehilangan sosok Wali Kota yang jarang menyambangi warga, sehingga muncul pertanyaan: “Kowe ki neng di, Har? (Kamu itu di mana Har?)” kata Agung.

Pada pertunjukan ketiga, seniman memenuhi Malioboro dengan karya street art berisi kritik lewat karya lukis, grafis, dan gambar. Menurut Agung, festival ini bukan untuk merendahkan Wali Kota, tapi sebagai kritik karena melihat Yogya kini berjalan secara “autopilot” selama dua tahun kepemimpinan Haryadi. “Suara protes masyarakat bisa menjadi bola liar yang berpotensi gesekan horizontal di bawah,” kata dia. Misalnya, warga dihadapkan dengan polisi pamong praja, bahkan preman.

Kalangan DPRD Kota Yogyakarta juga siap menegur pemerintah kota setelah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mangkir dari panggilan Komisi A kemarin. “Kami akan panggil Wali Kota karena Dinas Ketertiban mangkir dan tak ada perwakilan satu pun,“ kata anggota Komisi A, Anton Prabu Semendawai.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

Gubernur Sumbar Apresiasi Festival Rakyat Muaro Padang

5 hari lalu

Gubernur Sumbar Apresiasi Festival Rakyat Muaro Padang

Festival yang menggelar beragam atraksi budaya diyakini mampu menghasilkan dampak positif untuk perekonomian.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Padang Mensyukuri Suksesnya Festival Rakyat Muaro Padang

8 hari lalu

Wali Kota Padang Mensyukuri Suksesnya Festival Rakyat Muaro Padang

Sederet pertunjukan seni budaya dipertontonkan selama tiga hari. Diharapkan generasi muda bisa melestarikan warisan budaya.

Baca Selengkapnya

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

47 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

3 Festival Budaya Jepang yang Terbesar di Negeri Sakura

55 hari lalu

3 Festival Budaya Jepang yang Terbesar di Negeri Sakura

Tiga festival budaya Jepang terbesar yang dirayakan di tanah Jepang.

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Festival DONGDALA Budaya Desa Hadirkan Apresiasi Desa Budaya

21 Desember 2023

Festival DONGDALA Budaya Desa Hadirkan Apresiasi Desa Budaya

Festival ini menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kepedulian terhadap budaya dan melestarikannya untuk generasi mendatang.

Baca Selengkapnya

Bupati Keerom Minta Festival Budaya Terus Berkembang

28 November 2023

Bupati Keerom Minta Festival Budaya Terus Berkembang

Pemerintah Kabupaten Keerom melaksanakan Festival Budaya Keerom Ke VIII yang dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Swakarsa

Baca Selengkapnya