TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepolisian Republik Indonesia untuk bersungguh-sungguh mengusut dan memproses secara hukum penyerangan kantor majalah Tempo. Pernyataan sikap ini ditandatangani Teten Masduki dari ICW (Indonesian Corroption Watch), Pieter Eigen kepala Transparansi Internasional dari Berlin-Jerman, Emmy Hafild dari Transaparansi Internasinal-Undonesia, dan Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia Sudirman Said di Jakarta, Senin (10/3). Hadir dalam acara itu, ketua Yayasan Aksara Nono Anwar Makarim dan Ketua Government Watch Farid R. Faqih. Mereka mengutuk aksi sekelompok masa pendukung Tommy Winata yang melakukan tindak kekerasan terhadap media, menunjukan sikap arogan, kesewenang-weangan dan anarki pada sabtu (8/3). Tindakan itu dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan pers dalam rangka mendorong transparansi dan demokratisasi. Lebih jauh, cara penanganan aksi penyerbuan itu, merefleksikan betapa rendahnya wibawa penegak hukum (polisi) di hadapan para pengusaha (cukong). Pengusaha begitu arogan mendemonstrasikan kekuatannya bahkan menekan pejabat kepolisian sebagai pemegang otoritas resmi. Interaksi antara oknum penggerak unjuk rasa dan para pejabat kepolisian dianggap memberi kesan kuat bahwa para penggerak penyerangan itu berada dalam posisi labih superior di hadapan penegak hukum. Lembaga-lembaga ini juga menilai kesewenang-wenangan yang ditujukan Tommy Winata dan anak buahnya didasari oleh kekuatan uang suap yang berlangsung cukup lama dan merusak sendi-sendi penegakan hukum, serta melumpuhkan wibawa aparatnya. Dalam acara itu, mereka mengajak publik untuk belajar dari kasus di beberapa negara bahwa kasus yang terjadi terhadap majalah Tempo merupakan puncak gunung es dari problem keboborkan kondisi penegakan hukum dan kekuasaan pada umumnya. Kalau ini dibiarkan, jangan kaget bila besok ada wartawan ditembak di tengah jalan, atau penyuara kebenaran tiba-tiba diculik, kata Sudirman Said mengingatkan. Menurut Pieter Eigen yang kemarin menyaksikan sendiri aksi brutal pendukung Tommy Winata, ada beberapa alasan sehingga pihaknya harus bersikap dalam kasus itu. Pertama, karena salah satu pemimpin majalah Tempo, Bambang Harimurti, adalah anggota Dewan Kehormatan Transparansi Internasional Indonesia. Sehingga pihaknya harus membelanya. Yang kedua pihaknya mempercayai bahwa media merupakan perangkat paling kuat untuk mendorong pemberantasan korupsi. Sehingga pihaknya berkepentingan untuk menjaga kebebasan pers. Ketiga, penyerangan terhadap majalah ini harus dilihat sebagai ancaman terhadap proses demokratisasi secara umum. Dia juga mengirimkan pernyataan sikap ini kepada seluruh relasi transparansi internasional di dunia. Nono Anwar Makarim menyesalkan adanya kecenderungan yang terlihat dari para pengelola media massa yang melihat kasus terhadap majalah Tempo tidak berhubungan dengan mereka. Padahal yang terjadi hari ini terhadap Tempo, besok bisa terjadi pada Kompas, atau stasiun televisi, kata Nono yang mengusulkan agar para pengelola media massa untuk menyikapi masalah ini secara bersama-sama. Hal senada diungkapkan Farid Faqih yang mengecam tindakan Tommy Winata yang disebutnya telah berlaku arogan dan menempatkan diri lebih hebat dari Panglima TNI sekalipun. Dia meyakini bahwa sikap itu bisa terjadi karena ada begitu banyak tentara dan polisi yang melindungi Tommy. Kepala BIN Hendropriyono sekalipun bekerja kepada Tommy sebagai komisaris di PT dia, hal yang seharusnya tidak boleh terjadi dari seorang kepala intelejen, kata dia. Untuk itu Faqih mendesak agar Panglima TNI maupun Kapolri memeriksa aparatnya yang aktif maupun tidak aktif, yang saat ini bekerja kepada Tommy Winata. (Tomi Ariyanto - TNR)