TEMPO Interaktif, Jakarta:Boleh saja penasihat (mutasyar) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendorong satu kiai penting yakni KH Musthofa Bisri (Gus Mus) untuk menjadi Ketua Umum menggantikan Hasyim Muzadi, dalam Muktamar NU ke-31. Namun, Gus Mus sendiri enggan menjawab tentang dukungan dan permintaan itu.Pengasuh Pesantren Roudhotut Thalibinin, Leteh, Rembang Jawa Tengah itu justru menilai, ada tradisi yang salah setiap menjelang pelaksanaan Muktamar NU. Menurutnya, pembahasan tentang pencalonan maupun dukungan terhadap seseorang untuk menjadi kandidat ketua umum, baik di jajaran syuriah maupun tanfidhiyah, mestinya dilakukan setelah pembahasan program kerja selesai. Hal itu akan membuat amanat yang akan diembankan kepada ketua Umum sudah jelas."Yang terjadi kan tidak. Orang ramai-ramai mencalonkan seseorang tanpa membahas terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan. Bisa atau tidak seorang kandidatmelaksanakan program kerja, itu urusan belakangan. Ini yang tidak bener," kata Gus Mus memaparkan ketika dihubungi Tempo, Senin (22/11) malam. Atas dasar itulah, kiai yang juga kondang sebagai penyair ini malas menanggapi pencalonan dirinya. "Tidak perlu saya jawab, lha wong tugasnya belum jelas. Ya kalau saya bisa. Lha kalau tidak," ujarnya. Jawaban itu sekaligus menepis pemberitaan media yang mengutip pernyataan sejumlah tokoh NU yang menyatakan kesediaan Gus Mus untuk dicalonkan sebagai Ketua PBNU dalam muktamar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, 28 November-2 Desember nanti.Gus Mus sendiri tidak kaget dengan manuver sejumlah orang mencalonkan dirinya itu. Menurutnya, sudah beberapa kali muktamar, namanya selalu dicalonkan, namun dirinya selalu menolak. "Semuanya akan saya tentukan saat muktamar nanti," ujarnya. Sohirin -Tempo