TEMPO Interaktif, Solo:Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di DPR, Ali Masykur Moesa, menyatakan proses politik terhadap Ketua DPR Akbar Tanjung harus menggelinding terus kendati Ketua Umum DPP Partai Golkar itu telah dijerat tersangka oleh Kejaksaan Agung berkaitan kasus korupsi dana Bulog sebesar Rp 54,6 miliar. Proses politik dimaksud yang pembentukan Pansus Bulog II. “Pembentukan Pansus Buloggate II tidak terpengaruh status tersangka pada Akbar Tanjung. Proses hukum dan politik harus tetap berjalan sesuai domain masing-masing,” ujar Ali Masykur Musa di Solo, Senin (7/1). Ia yakin Pansus Buloggate II terbentuk. Sejauh ini delapan fraksi di DPR tidak berubah sikap. “Saat ini kesempatan terbaik buat fraksi-fraksi untuk menunjukan pada publik, sejauh mana mereka konsisten memberantas KKN," ujar Ali. Sementara itu, Prof Dr. Ichalasul Amal, pakar politik dari Universitas Gajah Mada, menyatakan meski Akbar telah dijerat tersangka namun tidak aturan yang jelas-jelas menggariskan mantan Ketua Umum PB HMI itu harus melepaskan jabatan sebagai Ketua DPR. Di sisi lain, ada kemungkinan kasus Akbar akan menguap di tengah jalan lantaran karena pembuktian hukumnya tidak gampang. "Selama ini tidak ada aturannya. Jangankan Ketua DPR, Ketua Bank Indonesia saja juga tidak ada aturannya harus mundur," kata Ichlasul yang juga Rektor UGM tersebut. Ia mengingatkan, seorang tersangka belum pasti bersalah. Kalau Akbar melepas Ketua DPR, kemudian kesalahannya tak terbukti, sulit bagi Akbar untuk meraih kursinya lagi. Ia melihat status Akbar sebagai tersangka korupsi merupakan pertaruhan besar Partai Golkar, apalagi kelak dia benar-benar terbukti bersalah. “Saya kira Golkar akan tetap eksis. Orang-orang di Golkar akan memilih mengorbankan Akbar bila dihadapkan pada kemungkinan Golkar bubar,” ujar Ichlasul. (Asrul/Heru C. Nugroho - Tempo News Room)