TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih melihat kader partainya terjerat kasus korupsi. Padahal dialah yang meneken pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menjadi presiden.
"Kalau sudah kena, saya tidak mau, lho, nolong," kata Megawati saat sesi bersama Ketua KPK Abraham Samad dalam Rapat Kerja Nasional di Ancol, Jakarta, Sabtu, 7 September 2013. Sesudah dia teken, kata Megawati, yang paling pertama kali terjerat kasus justru politikus PDI Perjuangan. "Sebagai Ketum, saya dukung proses hukum," kata dia.
Namun Megawati mengingat petuah ayahnya, Sukarno, dalam kasus ini. Kepadanya, Sukarno pernah berpetuah, ketika kamu melakukan sesuatu hal, hal itu dapat membakar dirimu kembali. Menurut Megawati, ketika dia menyetujui KPK, ternyata kadernya banyak yang belum sadar. "Sehingga dengan kepedihan, satu demi satu ada anak saya yang terjerat masalah hukum."
Megawati mengatakan, dalam berbagai kesempatan dia meminta agar kadernya berhati-hati. Termasuk keimanan jangan goyah untuk melakukan perbuatan korupsi. "Jangan sampai tergoda hal-hal itu," kata Megawati.
WAYAN AGUS PURNOMO
Terhangat:
Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Miss World
Berita Populer:
Pesta Tunangan Zaskia Gotik Habiskan Rp 340 Juta
Diam-diam Jusuf Kalla Sering Bertemu Megawati
Tolak Miss World, FPI Cari Harry Tanoesoedibjo
Tak Hanya @benhan, Ini 'Korban' UU ITE
Berita terkait
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
12 jam lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaBeredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
1 hari lalu
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
3 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
3 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaProfil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
3 hari lalu
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
4 hari lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
4 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
5 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
5 hari lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya