Megawati Emoh Bantu Kader Koruptor  

Reporter

Sabtu, 7 September 2013 14:21 WIB

Abraham Samad bersama Megawati Soekarnoputri dalam acara Rapat Kerja Nasional III PDIP di Ancol, Jakarta, (7/9). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih melihat kader partainya terjerat kasus korupsi. Padahal dialah yang meneken pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menjadi presiden.

"Kalau sudah kena, saya tidak mau, lho, nolong," kata Megawati saat sesi bersama Ketua KPK Abraham Samad dalam Rapat Kerja Nasional di Ancol, Jakarta, Sabtu, 7 September 2013. Sesudah dia teken, kata Megawati, yang paling pertama kali terjerat kasus justru politikus PDI Perjuangan. "Sebagai Ketum, saya dukung proses hukum," kata dia.

Namun Megawati mengingat petuah ayahnya, Sukarno, dalam kasus ini. Kepadanya, Sukarno pernah berpetuah, ketika kamu melakukan sesuatu hal, hal itu dapat membakar dirimu kembali. Menurut Megawati, ketika dia menyetujui KPK, ternyata kadernya banyak yang belum sadar. "Sehingga dengan kepedihan, satu demi satu ada anak saya yang terjerat masalah hukum."

Megawati mengatakan, dalam berbagai kesempatan dia meminta agar kadernya berhati-hati. Termasuk keimanan jangan goyah untuk melakukan perbuatan korupsi. "Jangan sampai tergoda hal-hal itu," kata Megawati.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terhangat:
Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Miss World

Berita Populer:

Pesta Tunangan Zaskia Gotik Habiskan Rp 340 Juta
Diam-diam Jusuf Kalla Sering Bertemu Megawati
Tolak Miss World, FPI Cari Harry Tanoesoedibjo
Tak Hanya @benhan, Ini 'Korban' UU ITE

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

12 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

3 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

3 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

3 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

4 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

5 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

5 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya