TEMPO.CO, Batang - Warga penolak Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang, mengklaim 50 persen lahan proyek itu belum dibebaskan. Total luas lahan pembangunan PLTU Batang mencapai 200 hektare, dan terletak di Desa Karanggeneng, Ponowareng, dan Ujungnegoro.

Kendati sebagian tanah belum dibebaskan, pemerintah Jawa Tengah telah mengesahkan dokumen resmi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 21 Agustus lalu. Kegiatan peletakan batu pertama sebagai awal pembangunan PLTU Batang, akan dilaksanakan bulan ini.

”Padahal, lahan yang sudah dibebaskan baru di lokasi yang akan terdampak saja, bukan lokasi inti. Seperti di Desa Ujungnegoro,” kata warga penolak PLTU dari Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Roidi, kepada Tempo, Kamis, 5 September 2013.

Dari 100 hektare lahan yang dibebaskan investor PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), lokasinya terpencar atau berselang-seling dengan lahan yang belum dibebaskan. Di Desa Karanggeneng dan Ponowareng, lokasi inti pembangunan PLTU, warganya bersikukuh tidak melepaskan lahannya.

Roidi menerangkan, saat ratusan warga penolak PLTU Batang mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, di Semarang, Rabu, 4 September, Gubernur Ganjar Pranowo menawarkan negosiasi antara warga dengan investor.

Salah satu tawaran itu, adalah penggantian lahan di wilayah lain. Tiap satu hektare lahan warga di lokasi inti, akan diganti 1,5 hektare. “Tidak ada kata negosiasi. Sebab, warga mintanya PLTU itu jangan di Kabupaten Batang,” tandas Roidi.

Karena masih ada 100 hektare lahan yang belum dibebaskan, sementara pembangunan PLTU ditargetkan mulai bulan ini, warga khawatir, investor akan meminta bantuan aparat keamanan untuk menggunakan kekerasan.

Jika tindakan represif itu terjadi, Roidi menyatakan warga akan menagih janji Gubernur. Sebab, saat menemui warga penolak PLTU, Ganjar berjanji akan menemui Kepala Polisi Jawa Tengah dan Panglima Kodam IV Diponegoro, untuk menarik pasukan dari lokasi proyek PLTU Batang.

Kepala Kepolisian Resor Batang, Ajun Komisaris Besar Widi Atmoko, mengatakan konsep kepolisian adalah memberikan keamanan bagi semua pihak. “Kami tetap memberikan pelayanan pengamanan,” tulis Widi dalam pesan singkatnya, kepada Tempo, saat berlangsung istighosah warga penolak PLTU, di Musola Al Hidayah, Desa Karanggeneng, Kamis siang.

Sejak Rabu hingga Kamis, PT BPI belum bisa dimintai konfirmasi. “Saya di Semarang. Lagi ada rapat,” kata Kepala Corporate Social Responsibility PT BPI, Ari Wibowo, dalam pesan singkatnya kepada Tempo.

DINDA LEO LISTY


Terhangat:
Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Jalan Soeharto

Berita populer:
Pilkada Riau, Calon Gubernur Saling Klaim Menang
Calon Presiden PDIP Mengarah ke Jokowi
Jaksa MP 'Pamer' Pistol Pernah Tangani Buruh Panci
Minta Murid Ukur Kelamin, Ini Kata Kemendikbud