TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus suap kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah, melakukan pembelian tiga unit mobil mewah dalam kurun waktu lima bulan. Fathanah diketahui membeli mobil Toyota Alphard, Mercedez Benz, dan Toyota FJ Cruiser, dari showroom William Mobil di Jalan Arteri Pondok Indah Nomor 7C Jakarta Selatan.
"Alphard dibeli September 2012, sedangkan Mercy dibeli Desember 2012, dan FJ Cruiser dibeli Januari 2013," ujar Mansyur dalam persidangan selaku sales manager PT William Mobil, Kamis 5 September 2013. Ia mengatakan Fathanah membeli mobil Toyota Alphard warna putih seharga Rp 800 juta secara tunai.
Kemudian Mansyur mengatakan pada bulan Desember 2012 Fathanah kembali melakukan pembelian mobil Mercedez Benz C200 warna hitam seharga Rp 707 juta dengan sistem cicilan melalui PT Mitsui Leasing Capital. Terakhir Fathanah melakukan pembelian terhadap mobil Toyota FJ Cruiser warna hitam seharga Rp 1,1 miliar pada Januari 2013 dengan sistem cicilan melalui perusahaan yang sama dengan mobil Mercy.
Pada pembelian mobil Toyota Alphard Fathanah diketahui datang langsung ke showroom William Mobil. Kemudian ketika melakukan pembelian mobil Mercy, "Mercy dibawa, sedangkan mobilnya ditaruh untuk servis," ujar Felix Radjali selaku marketing William Mobil saat itu.
Sedangkan pada pembelian mobil Toyota FJ Cruiser, Mansyur mengatakan pemesanan dilakukan hanya melalui telepon "Pak Ahmad Fathanah tidak datang ke showroom, hanya lewat telepon. "Mobil Toyota FJ Cruiser diketahui diberikan kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq.
MAYA NAWANGWULAN
Topik Terhangat
Delay Lion Air | Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Tes Penerimaan CPNS
Berita Terpopuler
Istri Jaksa Pamer Pistol Juga Kerap Berulah
Jaksa MP 'Pamer' Pistol Pernah Tangani Buruh Panci
Jaksa Pamer Pistol Diperiksa Pengawas Kejagung
Jatah BLSM Diambil Orang, Kakek Ini Meninggal
2 Polisi Bernama Agus, Selamatkan Nyawa Warga
Berita terkait
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
5 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
10 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
19 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
19 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
22 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya