Kebijakan Salat Berjemaah di Situbondo Dikritik

Reporter

Kamis, 5 September 2013 17:48 WIB

TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Situbondo - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berkukuh melanjutkan kebijakan wajib salat Zuhur berjemaah bagi pegawai negeri sipil (PNS) di wilayahnya. Pemerintah daerah tak bergeming meskipun kebijakan tersebut menuai kritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

Komisi I DPRD Situbondo telah memanggil sejumlah pejabat untuk mempertanyakan kebijakan itu. Pejabat yang dipanggil berasal dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Bagian Hukum, serta Bagian Organisasi.

Kepala BKD Situbondo, Lutfi Joko Prihatin, mengatakan walaupun dikritisi Dewan, tetapi Pemkab tetap pada pendiriannya. Sebab, kata dia, salat berjemaah memiliki implikasi positif terhadap kinerja PNS. "Supaya PNS menghindari hal-hal yang kurang baik dalam kerjanya," kata dia, Kamis, 5 September 2013.

Lutfi mengatakan, PNS tidak akan dijatuhi sanksi bila meninggalkan salat berjemaah hingga lima kali berturut-turut. Namun, hal itu akan berpengaruh pada penilaian kedisiplinan. Setiap bulan, kata dia, pimpinan satuan kerja harus melaporkan absensi kehadiran salat berjemaah tersebut kepada BKD.

Ketua Komisi I DPRD Syaiful Bahri mengatakan, penerapan kebijakan salat berjemaah hanya akan membentuk mental pegawai takut kepada bupati. Sehingga motivasi mereka melakukan salah berjamaah lebih karena khawatir terkena saknsi atasan daripada beribadah karena kesadaran pribadi. "Seharusnya salat berjemaah tak perlu pakai isi absensi segala," kata dia.

Kebijakan tersebut, kata Saiful, juga menimbulkan ketidakadilan pada PNS yang beragama nonmuslim. Oleh karena itu, DPRD tetap tak sepakat jika salat berjemaah menjadi instrumen penilaian PNS.

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto menerbitkan surat edaran tertanggal 26 Agustus 2013, yang ditujukan kepada seluruh satuan kerja. Surat edaran itu berisi kewajiban bagi seluruh PNS melaksanakan salat Zuhur berjemaah di Masjid Al-Abror, di lingkungan Pemkab Situbondo. Terkecuali PNS yang bertugas ke luar kota dan sedang menstruasi.

Kebijakan ini diuji coba selama dua minggu hingga akhir pekan ini. Setelah salat berjemaah, PNS diminta mengisi absensi untuk mengetahui siapa saja yang tak hadir.

IKA NINGTYAS



Topik Terhangat
Delay Lion Air | Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Tes Penerimaan CPNS

Berita Terpopuler
Istri Jaksa Pamer Pistol Juga Kerap Berulah
Jaksa MP 'Pamer' Pistol Pernah Tangani Buruh Panci
Jaksa Pamer Pistol Diperiksa Pengawas Kejagung
Jatah BLSM Diambil Orang, Kakek Ini Meninggal
2 Polisi Bernama Agus, Selamatkan Nyawa Warga

Berita terkait

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 jam lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

1 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

4 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

5 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

7 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

8 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

13 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

14 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

23 hari lalu

Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh

Baca Selengkapnya

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

25 hari lalu

PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.

Baca Selengkapnya