Keluarga Munir Minta Investigasi Menyeluruh

Reporter

Editor

Jumat, 12 November 2004 17:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Suciwati, istri almarhum Munir yang tewas karena racun mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah harus segera menyerahkan hasil otopsi lengkap kepada pihak keluarga Munir. Karena tata krama diplomatik internasional menyatakan tidak boleh menghilangkan hak tersebut. ?Pemerintah Belanda dan Indonesia tidak punya itikad baik menyerahkan hasil otopsi tersebut,? kata Suciwati dengan mata berkaca-kaca. Pernyataan Suci ini disampaikan dalam jumpa pers yang diadakan Kontras di Jakarta, Jumat (12/11) siang. Selain Suci, ikut berbicara pengurus Kontras yaitu Todung Mulya Lubis, Rachland Nashidik dan Usman Hamid. Kontras menyesalkan informasi tentang hasil otopsi Munir yang meninggal dalam pesawat menuju Belanda Oktober lalu, diperoleh dari pemberitaan pers internasional. ?Kami sangat menyesal karena mendapat informasi ini bukan dari Deplu RI,? ujar Rachland. Disinyalir hasil otopsi Munir berhasil diperoleh pers internasional dari Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Barat Deplu Indonesia Arizal Effendi. Dia menangkap kesan terjadi saling menyalahkan antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Rachland mengungkapkan dari pembicaraan Suciwati dengan Menko Polkam Widodo AS, pemerintah Indonesia justru menyalahkan pemerintah Belanda. Karena tidak langsung memberikan hasil otopsi pada keluarga Munir tanpa harus melalui Deplu RI. Sebaliknya, Deplu RI juga terkesan sangat aktif melobi pemerintah Belanda untuk mendapatkan hasil otopsi tersebut. Tuntutan dari keluarga Munir yang kedua adalah digelarnya investigasi menyeluruh dan terpercaya dengan melibatkan pihak-pihak masyarakat sipil dan Komnas HAM. Keluarga juga menuntut pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap tim investigasi tersebut serta memiliki akses informasi untuk kepentingan pengusutan. Persoalan ini sudah disampaikan Widodo kepada Presiden Yudhoyono. ?SBY bilang, keadilan dan akuntanbilitas kebenaran harus ditegakan,? ujar Todung.Ekoari?Tempo

Berita terkait

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

1 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan telah terjadi perkelahian sesama kelompok WNI di Korea Selatan persisnya pada 28 April 2024

Baca Selengkapnya

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

3 hari lalu

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

Biro-biro di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak percaya Israel gunakan senjata dari Washington tanpa melanggar hukum internasional

Baca Selengkapnya

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

3 hari lalu

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam negara-negara Barat akan mendapat balasan tegas jika aset-aset Rusia yang dibekukan, disita

Baca Selengkapnya

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

4 hari lalu

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

Taiwan kembali diguncang gempa bumi sampai dua kali pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini

Baca Selengkapnya

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

4 hari lalu

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

5 hari lalu

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

11 hari lalu

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

12 hari lalu

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.

Baca Selengkapnya

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

14 hari lalu

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

Sergey Lavrov terhubung dalam percakapan telepon dengan Iran Hossein Amirabdollahian sebelum serangan membahas situasi di Timur Tengah

Baca Selengkapnya

Reaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel

15 hari lalu

Reaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel

Serangan Iran ke Israel menuai respon berbeda para pemimpin dunia.

Baca Selengkapnya