Pemerintah agar Serahkan Dokumen Otopsi pada Keluarga Munir

Reporter

Editor

Kamis, 11 November 2004 15:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesian Human Right Monitor (Imparsial) mendesak pemerintah Indonesia untuk menyerahkan hasil otopsi jenazah Munir kepada pihak keluarga setelah menerimanya dari pemerintah Belanda. Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Imparsial, Rahlan Nashidik, Kamis (11/11) di kantor Imparsial Jakarta. Imparsial dan juga keluarga Munir mendapat informasi bahwa otopsi jenazah pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) Munir yang dilakukan aparat hukum Belanda, telah selesai dilakukan. Pada 10 November, hasil otopsi usai diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari bahasa Belanda. Pada saat yang sama, menurut Rahlan, kementrian luar negeri Belanda telah mengirimkan dokumen otopsi ini kepada kedutaan besar Belanda di Jakarta untuk diserahkan pada pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri. Karena itu, sebelum hasil otopsi dibuka, Imparsial meminta pemerintah Indonesia menghormati keluarga Munir sebagai pihak yang paling berhak, yang pertama kali mengetahui hasil otopsi. Pemerintah diminta menyerahkan dokumen otopsi kepada keluarga Munir begitu menerimanya. “Kami memahami demi sopan santun diplomatik, pemerintah Indonesia adalah pihak yang akan menerima dokumen otopsi. Namun hanya keluarga Munir yang memiliki hak penuh dan tak bisa ditawar untuk pertama kali membaca dan mengetahui hasil otopsi,” jelas Rahlan. Sepakat dengan rahlan, permintaan serua keluar dari Istri almarhum Munir, Suciwati. “Mereka (pemerintah Indonesia) harus menghormati hak saya sebagai orang yang pertama kali berhak mengetahui hasil otopsi suami saya,” ujar Suci. Permintaan ini menurut Suci bukan dilatarbelakangi karena dirinya khawatir kalau pemerintah tidak akan memberi informasi yang benar. “Tetapi semata-mata untuk mendapatkan hak saya dapat mengetahui kejadian sebenarnya yang menimpa suami saya,” kata Suciwati.Untuk itu, Imparsial dan Suciwati minta pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjamin dan memenuhi hak keluarga tersebut. “Akan sangat tepat jika pemerintah mengundang istri almarhum dalam proses penyerahan dokumen otopsi dari kedutaan besar Belanda,” kata Rahlan. Sebagaimana diketahui, Munir meninggal awal September lalu diatas pesawat Garuda dalam perjalanan menuju Belanda. Dari Jakarta, pesawat yang ditumpanginya transit di Singapura sebelum meluncur ke Belanda. Tetapi, sekitar dua jam sebelum mendarat Munir ditemukan meninggal setelah mengalami rasa sakit. Sunariah

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

10 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

15 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

Istri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya

39 hari lalu

Istri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya

Suciwati mengatakan Komnas HAM hanya memeriksa 3 saksi dalam waktu satu tahun tiga bulan dalam penyelidikan kembali kematian Munir.

Baca Selengkapnya

Didesak Tetapkan Kasus Munir Jadi Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Tunggu Penyelidikan

40 hari lalu

Didesak Tetapkan Kasus Munir Jadi Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Tunggu Penyelidikan

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

47 hari lalu

Suciwati Tuntut Pengadilan HAM Ad Hoc Kematian Munir: Presiden Harus Buktikan Janji Menuntaskan

Istri aktivis HAM Munir, Suciwati desak ada pengadilan HAM ad hoc untuk kematian suaminya. Ia menuntut presiden buktikan janji untuk menuntaskannya.

Baca Selengkapnya

Suciwati Mengaku Sudah Lelah dengan Janji Pengusutan Pembunuhan Munir, Komnas HAM dan Kejagung Saling Lempar

47 hari lalu

Suciwati Mengaku Sudah Lelah dengan Janji Pengusutan Pembunuhan Munir, Komnas HAM dan Kejagung Saling Lempar

Suciwati, istri dari Munir berharap pengungkapan kasus pembunuhan terhadap suaminya segera tuntas.

Baca Selengkapnya

Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

47 hari lalu

Kasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Komisi Aksi Solidaritas untuk Munir desak Komnas HAM segera tuntaskan kasus pembunuhan Munir Said Salib pada 7 September 2004.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

47 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

47 hari lalu

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya